SAMARINDA,
Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kemarau yang berkepanjangan telah mengganggu operasional transportasi sungai di Kalimantan Timur. Sebanyak 28 kapal pengangkut barang dan penumpang yang melayani rute Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu) terpaksa berhenti beroperasi dan bersandar di dermaga sejak Jumat (23/1/2026).
Kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran akibat kosongnya stok BBM bersubsidi, yang selama ini menjadi penopang utama operasional transportasi sungai. Kondisi ini diperparah oleh belum terbitnya rekomendasi baru dari instansi terkait, yang menjadi syarat pengajuan BBM bagi kapal rakyat.
Pantauan di dermaga menunjukkan sejumlah kapal masih tertambat tanpa kepastian waktu keberangkatan. Penumpang dan barang, termasuk bahan kebutuhan pokok, tampak menumpuk dan menunggu kejelasan kebijakan pemerintah.
Salah satu nakhoda kapal, Mahyuni (56), mengatakan ketiadaan BBM membuat kapalnya sama sekali tidak bisa berlayar. “BBM-nya lagi kosong, kapal tidak bisa berlayar. Untuk saat ini BBM belum tersedia,” ujarnya saat ditemui di dermaga pada Sabtu (24/1/2026).
Selain kelangkaan BBM bersubsidi, Mahyuni menyebut selisih harga yang jauh antara BBM subsidi dan non-subsidi menjadi beban berat bagi pengusaha kapal. “Harga BBM biasanya kami beli Rp 6.800 per liter. Kalau beli di luar, harganya bisa Rp 13.000,” ungkapnya. Menurut dia, dengan biaya operasional yang melonjak tajam, pengusaha kapal tidak lagi sanggup menjalankan pelayaran. Jika dipaksakan, ongkos angkut akan meningkat dan memberatkan penumpang maupun pedagang.
Dampak Lanjutan
Lebih jauh, Mahyuni mengkhawatirkan dampak lanjutan terhadap harga sembako di wilayah pedalaman. Selama ini, kapal-kapal sungai menjadi tulang punggung distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan harian lainnya ke tiga kabupaten tersebut. “Kalau kapal tidak jalan, kami khawatir harga sembako bisa naik besar-besaran di sana,” katanya.
Krisis BBM ini juga diungkapkan oleh Husaini Anwar (69), pengurus kapal yang menyebut masalah utama terletak pada berakhirnya masa berlaku surat rekomendasi yang selama ini digunakan untuk memperoleh BBM bersubsidi. “Rekomendasi kami berakhir tanggal 21 Januari 2025. Perpanjangannya terhambat karena ada aturan baru sehingga Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak lagi berwenang mengeluarkan rekomendasi,” ujar Husaini.
Dengan perubahan regulasi tersebut, pengusaha kapal kini diwajibkan mengurus rekomendasi dari sejumlah instansi lain, mulai dari Pusat Pelayaran Rakyat (Pelra), BPH Migas, Pertamina, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB). Proses ini dinilai rumit dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kapal sungai.
Husaini menjelaskan, spesifikasi kapal sungai yang mereka operasikan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Pelra, yang lebih berorientasi pada pelayaran laut. “Spek kapal kami yang diminta Pelra itu tidak sesuai. Pelra kan laut, sementara kami ini kapal sungai,” jelasnya. Tak hanya itu, dokumen kapal yang dimiliki pengusaha juga disebut tidak sepenuhnya selaras dengan aturan BPH Migas sehingga pengajuan BBM bersubsidi kerap terkendala di tahap administrasi.
Saat ini, kata Husaini, komunikasi intensif terus dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah rapat telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dishub Kota Samarinda, Pertamina, SPBB, serta pengurus Organda, guna mencari jalan keluar. “Harapan kami sebagai pengusaha tentu ada solusi. Kalau tidak ada solusi, angkutan ini akan terhenti total karena kami tidak mendapatkan BBM,” katanya.
28 Kapal Terhenti
Dampak krisis ini sudah mulai terasa di lapangan. Sekitar 28 kapal dilaporkan berhenti beroperasi, menyebabkan penumpukan penumpang dan barang di dermaga. Mobil-mobil pengangkut sembako tujuan Mahulu terpaksa tertahan, menunggu kapal kembali berlayar.
Kapal-kapal tersebut selama ini melayani pengangkutan penumpang sekaligus distribusi logistik ke Kukar, Kubar, dan Mahulu, wilayah yang sangat bergantung pada jalur sungai. “Dampaknya jelas, ada penumpukan penumpang dan barang di dermaga,” kata Husaini. Penghentian operasional ini juga memukul mobilitas masyarakat. Transportasi sungai selama ini menjadi pilihan utama karena biayanya terjangkau dibandingkan moda transportasi lain. “Masih banyak masyarakat yang bergantung pada kapal karena ongkosnya murah dan ekonomis,” tuturnya.
Hingga kini, para nakhoda dan pengusaha kapal masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah agar distribusi BBM bersubsidi untuk kapal sungai dapat kembali berjalan. Tanpa solusi cepat, krisis ini dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, terutama terhadap stabilitas harga sembako dan akses transportasi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
