Penjelasan Mengenai Kebijakan Harga BBM dan Ketersediaan Energi di Indonesia
PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya harga minyak global. Situasi ini terjadi akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap fasilitas di Iran. Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyampaikan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait langkah-langkah yang akan diambil. Namun, hingga saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi.
“Untuk tarif BBM ke depan ini masih kami proses melihat perkembangan lebih lanjut,” ujar Baron di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Ia juga memastikan bahwa stok BBM saat ini dalam kondisi terkendali, terutama menjelang periode libur dan arus mudik Idulfitri 2026.
“Stok untuk Ramadan dan Idulfitri aman. Insya Allah bisa berjalan dengan baik. Itu menjadi kewajiban utama kami terlebih dahulu,” tambah Baron.
Baron mengakui bahwa harga minyak global saat ini melonjak akibat perang, bahkan telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar US$70 per barel. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mencapai level di atas US$71 per barel, sedangkan minyak Brent ditutup pada level dekat US$78 per barel.
Upaya Alternatif Impor Minyak Mentah
Pertamina secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari alternatif impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Saat ini, impor minyak mentah dari kawasan tersebut hanya mencapai 19% dari total impor. Koordinasi ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Jadi alternatif-alternatif yang sedang kita lakukan tentu dalam proses karena ini baru beberapa hari dan nanti kami akan update ke media untuk kesiapan proses alternatif tersebut,” jelas Baron.
Dia menekankan bahwa impor akan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, dengan kebutuhan nasional sebagai prioritas utama.
Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Impor Minyak
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah mitigasi terkait rencana pengalihan impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS). “Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita,” ujar Bahlil.
Menurutnya, impor minyak mentah dari Timur Tengah hanya mencakup crude, sementara impor BBM jadi seperti bensin dan solar tidak diambil dari wilayah tersebut. Impor BBM Indonesia berasal dari Asia Tenggara, sehingga tidak terimbas oleh ketegangan di Timur Tengah.
Perubahan dalam Impor LPG
Selain itu, Bahlil menyebut bahwa Indonesia mengimpor LPG sebanyak 7,3 juta ton per tahun. Angka ini akan dinaikkan menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini. Dari total impor LPG, sebanyak 70% berasal dari AS, sedangkan 30% sisanya dari Timur Tengah, yakni Aramco.
Kendati demikian, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini kilang Aramco ditutup akibat serangan rudal. Oleh karena itu, pihaknya akan mengalihkan impor LPG dari Aramco ke negara lain.
“Maka alternatifnya adalah kita switch lagi, supaya kita tidak mengambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz,” ucap Bahlil. Meski demikian, ia belum dapat merinci negara-negara yang dimaksud.
