JAKARTA — Tren penjualan kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif seiring dengan kenaikan harga minyak global akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Lonjakan harga minyak ini juga berpotensi meningkatkan biaya BBM, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari alternatif transportasi yang lebih hemat.
Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai bahwa saat ini menjadi momen emas bagi industri sepeda motor listrik. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong konsumen beralih ke sepeda motor listrik sebagai upaya menekan biaya operasional kendaraan.
“Kondisi perang dan keterbatasan pasokan minyak membuat motor listrik semakin dibutuhkan,” ujar Budi kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026). Konflik antara Iran dengan AS-Israel telah mendorong harga minyak Brent melampaui US$100 per barel. Situasi ini juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya logistik global.
Budi menjelaskan bahwa beberapa negara seperti Filipina, Australia, Kuba, dan India sudah menghadapi kondisi darurat kelangkaan BBM. Hal ini menjadi sinyal bagi masyarakat Indonesia untuk mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“BBM sudah semakin sulit di beberapa negara, dan mungkin suatu saat juga akan terjadi di Indonesia. Keterbatasan BBM harus ada pengganti lain untuk mobilitas, yaitu sepeda motor listrik,” jelasnya.
Konversi Motor Listrik
Di sisi lain, Aismoli mendukung rencana pemerintah mempercepat program konversi sepeda motor listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.
“Saya sudah bersurat ke Menteri ESDM bahwa Aismoli dengan 35 pabrik APM sepeda motor siap menjadi mitra pemerintah untuk kebutuhan konversi sepeda motor bensin menjadi motor listrik,” jelas Budi. Asosiasi juga mendorong pemerintah memberikan insentif guna mempercepat program konversi. Biaya konversi dari mesin bensin ke motor listrik dinilai masih relatif tinggi bagi masyarakat.
“Biaya konversi sekitar Rp13 juta–Rp14 juta, dan baterainya juga mengharapkan ada baterai swap,” ujarnya. Populasi sepeda motor listrik di Indonesia saat ini berada di kisaran 250.000 hingga 300.000 unit. Namun, laju pertumbuhan segmen tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan mobil listrik.
Tantangan terbesar adalah edukasi kepada masyarakat terkait efisiensi biaya operasional motor listrik dibandingkan kendaraan konvensional. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai juga dinilai penting agar konsumen semakin yakin beralih ke motor listrik.
Penjualan Mobil Listrik
Selain motor listrik, penjualan mobil listrik juga diprediksi bakal mengalami peningkatan di tengah isu kenaikan harga BBM. Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai Indonesia perlu memperkuat ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan impor BBM di tengah ketidakpastian global.
“Percepatan ekosistem kendaraan listrik harus terus dipacu untuk memantapkan kedaulatan energi jangka panjang kita dari ketergantungan impor BBM,” ujar Yannes.
Sejumlah jenama mobil listrik telah membangun pabrik di Indonesia. Misalnya, BYD asal China sedang mempersiapkan pengoperasian fasilitas produksi mobil listrik di Subang, Jawa Barat, dengan kapasitas terpasang mencapai 150.000 unit per tahun. VinFast, pabrikan asal Vietnam, telah merealisasikan investasi lebih dari US$300 juta dengan kapasitas produksi awal sekitar 50.000 unit per tahun.
Stimulus Berlanjut
Berdasarkan data Gaikindo, penjualan kendaraan elektifikasi yang mencakup mobil listrik murni (BEV), mobil hibrida (HEV), dan plug-in hybrid (PHEV) tembus 14.908 unit pada Januari 2026. Angka ini naik signifikan 118,4% YoY dibandingkan periode Januari 2025 yang sebesar 6.826 unit.
Namun, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kebijakan insentif impor utuh (CBU) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dihentikan pada akhir 2025. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 junto Nomor 1/2024 yang menetapkan masa berlaku fasilitas impor dan relaksasi hingga 31 Desember 2025.
Pelaku industri otomotif berharap pemerintah tetap menghadirkan stimulus lanjutan pada 2026. Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, pelaku usaha membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah guna menjaga kelangsungan bisnis, khususnya di segmen kendaraan listrik.
“Insentif perlu diberikan karena secara bisnis, kami membutuhkan kepastian,” ujar Herlijoso.
