Pojokmedan.com – HANOI – Menerobos lampu merah menjadi salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang tersebut kerap terjadi di area berbagai negara. Hal ini juga menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas terbesar akibat perilaku tak bertanggung jawab dari pengemudi.
Melansir Vietnamplus, pemerintah setempat memberlakukan aturan baru mengenai pelanggar lampu merah. Sebab, pengendara yang dimaksud melakukan pelanggaran menerobos lampu merah angkanya naik enam kali lipat.
Demi menurunkan kebiasaan tersebut, pemerintah setempat menerbitkan aturan Decree 168/2024/ND-CP untuk menambah besaran denda bagi penerobos lampu merah. Bahkan, besaran dendanya naik sampai lima kali lipat dari sebelumnya.
Kini, merek yang digunakan menerobos lampu merah harus membayar denda maksimal 20 jt VND atau setara Rp12,7 jt untuk mobil. Sementara pengendara motor akan dikenakan denda sebesar 4-6 jt VND atau sekitar Rp2-3 jutaan.
Selain itu, mereka itu yang tersebut menerobos lampu merah juga akan dikenakan sanksi empat poin pada SIM mereka. Hal ini sebagai bentuk upaya menimbulkan lalu lintas lebih tinggi tertib kemudian menurunkan bilangan kecelakaan akibat menerobos lampu merah.
Pelanggaran menerobos lampu merah merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang mana kerap terjadi di area kota-kota besar seperti Hanoi. Perilaku ini bukanlah cuma mencerminkan kurangnya kepatuhan hukum kemudian budaya lalu lintas, tapi juga membahayakan.
Sejak aturan baru yang dimaksud diterapkan, lalu lintas Hanoi diklaim lebih besar teratur, teristimewa pada jalan protokol. Namun, masih ada satu atau dua pelanggar yang tersebut belum mengetahui adanya aturan baru.
“Pelanggaran masih terjadi teristimewa di dalam kalangan pengemudi taksi daring, pekerja pengiriman barang, juga kendaraan roda tiga. Pendidikan budaya kepatuhan lalu lintas akan ditingkatkan. Pelanggaran berat akan ditangani secara ketat untuk mengempiskan kecelakaan,” kata perwakilan Departemen Kepolisian Lalu Lintas setempat.
Polisi Lalu Lintas Hanoi menyatakan bahwa untuk denda berdasarkan bukti kamera, pelanggar akan diperlihatkan video keseluruhan proses pelanggaran, sebelum hukuman diberikan.
Untuk denda di area tempat, Komando Lalu Lintas dan juga Unit Kontrol Sinyal akan berkoordinasi dengan petugas pos pemeriksaan, memberikan bukti video dari Pusat Kontrol Lalu Lintas untuk meyakinkan transparansi, menghindari perselisihan mengenai alasan yang digunakan tidaklah cukup untuk memberikanhukuman.
