SINGAPURA — Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa potensi pasar yang besar dan kesenjangan pembiayaan yang masih tinggi menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk menanamkan modal di industri fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia.
“Yang menjadi perhatian investor adalah ukuran pasar Indonesia yang sangat besar. Kita berada di posisi empat terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk, itu satu faktor. Yang kedua, kesenjangan kredit atau credit gap di Indonesia juga sangat tinggi,” ujar Entjik saat diwawancara disela acara Singapore Fintech Festival (SFF) 2025, pada Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, kesenjangan pembiayaan di Indonesia mencapai sekitar Rp1.650 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan akses pendanaan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank dan perusahaan multifinance.
“Artinya ada kebutuhan masyarakat sebesar Rp1.650 triliun yang belum bisa dilayani oleh bank, multifinance, maupun perusahaan keuangan konvensional,” katanya.
Entjik menambahkan bahwa saat ini sekitar 30% sumber pendanaan industri fintech lending di Indonesia berasal dari investor asing, sedangkan sisanya masih didominasi oleh perbankan nasional.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 22,16% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, dengan nominal mencapai Rp90,99 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 21,62% YoY. Tingkat risiko kredit agregat (TWP90) per September 2025 berada di posisi 2,82%, naik dari 2,60% pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, Sales Director Credit Bureau Indonesia (CBI), Peter, menilai perkembangan pesat fintech lending dan buy now pay later (BNPL) di Indonesia tetap disertai penerapan prinsip kehati-hatian yang kuat dalam pemberian kredit.
Ia menjelaskan bahwa pinjaman berbasis daring seperti fintech P2P lending maupun BNPL kini semakin disiplin dalam melakukan pengecekan kelayakan kredit, bahkan untuk pinjaman bernilai kecil.
“Jadi, se-pruden itu gitu ya, istilahnya barang [pinjaman] Rp100.000, ah udahlah enggak usah cek kredit reportnya. Enggak begitu ternyata. Se-pruden itu juga sudah dicek,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar industri tetap sehat dan menghindari konsumen terjerumus ke dalam beban utang berlebih. Peter menambahkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik, baik sebelum maupun sesudah pemberian pinjaman, menjadi kunci untuk menjaga tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) dalam level yang sehat.
Peter juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kredit dan sistem alert untuk membantu lembaga pemberi pinjaman mengantisipasi risiko sejak dini. Menurutnya, sistem tersebut membantu menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi nasabah agar tidak terjebak dalam pinjaman yang melampaui kemampuan mereka.
Peter menegaskan bahwa lembaganya berfokus pada penyediaan data kredit yang akurat dan cepat agar keputusan pemberian pinjaman dapat diambil dengan tepat waktu. “Sehingga keputusannya tidak telat gitu. Jadi murni kami ngomongin data dan kami melakukan inovasi-inovasi supaya juga yang inklusi keuangannya terjadi. Yang unbank ini semakin kami bisa solve juga,” ujarnya.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
