Jakarta – Presiden Donald Trump menegaskan tiada ada pejabat pemerintah Amerika Serikat yang digunakan akan mengunjungi KTT G20 dalam Afrika Selatan akhir bulan ini. Keputusan Trump ini terkait dengan “pelanggaran hak asasi manusia” yang muncul ke negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyesalkan tindakan Trump kemudian menegaskan penolakannya terhadap klaim Trump bahwa warga Afrika dermis putih menghadapi penganiayaan atau tindakan rasis ke negara mayoritas dermis hitam tersebut.
“Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di dalam Afrika Selatan,” kata Trump pada sebuah unggahan di Truth Social.
“Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, dan juga imigran Prancis kemudian Jerman) dibunuh kemudian dibantai, dan juga tanah juga pertanian mereka itu disita secara ilegal,” lanjutnya, dikutipkan dari Reuters.
“Tidak ada pejabat pemerintah Amerika Serikat yang tersebut akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat berubah jadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!” kata Trump.
Wakil Presiden JD Vance, yang dijadwalkan mengunjungi reuni para pemimpin bumi G20 di Johannesburg pada 22-23 November, tidaklah akan hadir lagi, menurut manusia sumber yang tersebut mengetahui permasalahan tersebut.
Trump telah terjadi mempermasalahkan kebijakan di kemudian luar negeri Afrika Selatan – mulai dari kebijakan pertanahannya hingga tuduhan tanah Israel menghadapi genosida pada konflik yang digunakan dilancarkan sekutu Negeri Paman Sam yang disebutkan di Gaza.
Bulan lalu, Trump menetapkan batas terendah yang tersebut pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi Negeri Paman Sam lalu mengutarakan bahwa orang-orang yang dimaksud diterima Amerika Serikat sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner lapisan kulit putih.
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyatakan sudah memperhatikan unggahan “menyesalkan” Trump di wadah tersebut, juga menegaskan kembali penolakan Pretoria yang tersebut kerap dinyatakan menghadapi tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.
“Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan bukan didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa kemudian Afrika Selatan yang mana diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui wadah G20. Negara kita berada pada tempat unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di G20,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu berharap dapat menyelenggarakan KTT yang tersebut sukses.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memboikot perjumpaan para menteri luar negeri G20 ke Afrika Selatan, yang digunakan memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 setelahnya Afrika Selatan.
