JAKARTA — Permintaan kredit di Indonesia masih belum pulih meskipun perbankan memiliki likuiditas yang melimpah. Likuiditas ini berasal dari Bank Indonesia (BI) dan juga tambahan dana yang diinjeksikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit pada Oktober 2025, yang dilaporkan oleh BI dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025.
Menurut data BI, pertumbuhan kredit pada bulan lalu hanya sebesar 7,3% (year on year), lebih lambat dibandingkan September 2025 yang mencapai 7,7% (yoy). Selain itu, fasilitas kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.450,7 triliun hingga periode tersebut.
Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Masih Rendah
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual mengatakan bahwa pertumbuhan kredit yang lesu bukan disebabkan oleh kurangnya likuiditas. Namun, permintaan kredit masih rendah karena sikap “wait and see” dari dunia usaha. Ia menyoroti bahwa undisbursed loan mencapai sekitar Rp2.450 triliun, atau sekitar 29% dari total kredit.
David juga menyebut bahwa BI telah melakukan pelonggaran kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial. Meski demikian, permintaan kredit tetap tidak meningkat signifikan.
Sementara itu, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai bahwa permintaan kredit bergantung pada berbagai faktor, seperti suku bunga, transmisi, dan juga likuiditas. Ia memperkirakan bahwa aktivitas domestik, khususnya konsumsi, belum cukup terakselerasi sehingga memengaruhi pertumbuhan kredit.
Injeksi Dana Pemerintah ke Perbankan
Di tengah kondisi permintaan kredit yang masih rendah, pemerintah justru menambah injeksi likuiditas ke perbankan senilai Rp76 triliun pada 10 November 2025. Ini merupakan tambahan dari suntikan ke lima bank milik negara senilai Rp200 triliun pada September 2025.
Awalnya, setelah Menteri Keuangan dilantik, kas pemerintah di BI sebesar Rp200 triliun dialihkan ke Himbara. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp55 triliun, BTN memperoleh Rp25 triliun, dan BSI mendapat Rp10 triliun.
Realisasi penyerapan dana tersebut mencapai 84% atau Rp167,6 triliun hingga 22 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, Mandiri dan BRI sudah menyalurkan seluruh dana Rp55 triliun, sedangkan BNI 68%, BTN 41%, dan BSI 99%.
Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pihaknya telah menginjeksi lagi Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing senilai Rp25 triliun. Bank Jakarta juga mendapatkan Rp1 triliun.
Febrio menyatakan bahwa penyaluran dana pemerintah oleh Himbara cepat karena cost of fund yang lebih rendah. Besaran cost of fund dari kas pemerintah sama dengan yang mereka terapkan saat disimpan di BI, yakni 3,8% atau 80% dari kebijakan suku bunga acuan.
Efektivitas Injeksi Dana untuk Sektor Riil
David dari BCA menilai efektivitas injeksi dana pemerintah dalam memacu sektor riil sangat bergantung pada kemampuan perbankan dalam menyalurkannya ke dunia usaha dalam bentuk kredit. Ia menegaskan bahwa injeksi akan efektif jika perbankan mampu menyalurkan dana tersebut.
Hosianna dari Danamon berpandangan bahwa injeksi tambahan membantu perbankan memiliki dana yang lebih murah dibandingkan membayar simpanan/deposito dengan special rate. Ia menekankan bahwa Himbara dan state owned enterprise adalah price maker.
Kebijakan BI untuk Mendorong Penyaluran Kredit
Selain injeksi dari sisi fiskal, otoritas moneter juga mendorong perbankan untuk menyalurkan likuiditasnya dalam bentuk kredit. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa perbankan lambat dalam menurunkan suku bunga deposito, meskipun BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak awal 2025.
Bunga deposito satu bulan di perbankan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% menjadi 4,25% pada Oktober 2025. Hal ini dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan.
Penurunan suku bunga kredit juga berjalan lambat. Perry menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 20 bps dari 9,20% menjadi 9,00% pada Oktober 2025.
Insentif KLM dan Implementasi Kebijakan Baru
BI juga memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga minggu pertama November 2025 sebesar Rp404,6 triliun. Insentif ini disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp179,4 triliun, BUSN Rp179,9 triliun, BPD Rp39,3 triliun, dan KCBA Rp6 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM diberikan kepada sektor prioritas seperti Pertanian, Perdagangan dan Manufaktur, Real Estate, Perumahan Rakyat, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.
Otoritas moneter juga memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Insentif diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor tertentu dan menetapkan suku bunga sesuai arah suku bunga kebijakan BI.
