Penyebab Banjir Bandang di Sumut yang Mengundang Kekhawatiran
Bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) memicu kekhawatiran masyarakat akan dampak lingkungan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Dugaan kuat mengarah pada praktik pembalakan liar yang diduga memperparah kondisi bencana tersebut.
Perusahaan yang Diduga Melakukan Pembalakan Liar
Beberapa perusahaan diketahui melakukan aktivitas pembalakan liar, yang berdampak pada kerusakan hutan dan meningkatkan risiko banjir. Viralnya kayu gelondongan yang tersapu banjir menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini memicu respons dari pihak berwajib, khususnya Bareskrim Polri, yang akhirnya turun tangan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus ini.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, menjelaskan bahwa penyelidikan telah dimulai dengan membentuk tim khusus untuk mencari apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum akan segera dilakukan. Selain itu, pihak kepolisian juga sedang menganalisis dan memverifikasi izin perusahaan yang diduga menjadi akar dari pembalakan liar tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup Memanggil 8 Perusahaan
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa delapan perusahaan dipanggil karena diduga berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi kelonggaran kepada pihak yang terbukti melanggar. “Tentu korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi-despensasi ke dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan,” tegas Hanif.
Dalam rapat dengan Komisi XII, Hanif menyampaikan bahwa delapan perusahaan tersebut diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di kawasan Batang Toru, Sumut. Pihaknya akan mengundang mereka untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum dan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini.
Bupati Tapteng Blak-blakan tentang PT Sinar Gunung Sawit Raya
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, secara blak-blakan menyebut PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) sebagai perambah hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Perusahaan tersebut diduga menguasai lahan seluas 451 hektar secara ilegal. Selain itu, perusahaan itu disebutnya telah membabat habis hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Sikap Masinton yang tegas akan mempidana PT SGSR itu terekam kamera dan viral di media sosial. Video tersebut turut ditanggapi banyak pihak, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. Lewat media sosialnya, Susi mempertanyakan sikap Masinton yang menggelora saat ini. Dirinya mempertanyakan kenapa baru sekarang marah2, padahal jauh sebelum bencana banjir bandang yang menewaskan ratusan warga itu, Masinton dinilainya sudah bisa mengambil sikap.
PT SGSR Kuasai 451 Hektar, Bupati Bilang Ilegal
Pernyataan Susi Pudjiastuti merujuk video Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu ketika meninjau langsung area perkebunan sawit PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR). Dalam video yang viral di media sosial itu, PT SGSR yang menguasai 451 hektar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara itu disebut Masinton membabat habis hutan. Mereka menyulap hutan menjadi perkebunan sawit raksasa yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera Utara pada beberapa waktu lalu.
Masinton menyatakan, dirinya tidak akan berkompromi. Bila pemerintah sebelumnya bisa ‘diajak bernegosiasi’, mantan anggota DPR RI itu dengan tegas menolak. Dirinya akan melakukan eksekusi atas nama kepentingan rakyat. “Kalau kemarin kalian bisa cincai-cincai, hari ini sama saya tidak ada! atas nama kepentingan rakyat, saya eksekusi!” tegasnya dalam video.
Tim Komnas HAM Turun Tangan
Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) akan bertolak ke titik banjir yang ada di Sibolga, Tapteng dan Tapanuli Bagian Selatan, Jumat (5/12/2025) hari ini. Hal ini merupakan tindak lanjut banjir bandang yang membunuh ratusan warga setempat. Komisioner Komnas HAM RI Bidang Pemantauan & Penyelidikan, Saurlin Siagian telah tiba di Medan, Kamis (4/12/2025).
Saurlin dan Tim akan melakukan serangkaian monitoring atas musibah terbesar nasional tahun 2025 ini. “Kita ke Sibolga besok. Saya dan tim. Soal (penyelidikan) nanti lah. Kita akan monitoring dulu. Nanti berkabar kita ya,” kata Saurlin Siagian, Kamis (4/12/2025).
Hingga berita ini diturunkan, korban banjir bandang di tiga Provinsi di Sumatera (Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat) terus bertambah. Berdasarkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat per Rabu (3/12/2025) pukul 18.00 WIB diketahui sebanyak 770 orang. Ratusan korban tersebut tersebar di Aceh sebanyak 277 orang, Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 299 orang, dan Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 194 orang.
Jumlah korban diprediksi terus bertambah lantaran ratusan korban lainnya belum ditemukan. Selain mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, ratusan ribu warga di areal terdampak kehilangan harta benda dan sanak saudaranya. Sejumlah infrastruktur milik pemerintah pun porak-poranda.
