Kisah Junaidi, ASN Pemkab Kebumen yang Sukses Mengembangkan Usaha Telur Puyuh
Junaidi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, memiliki kisah sukses dalam mengembangkan usaha telur puyuh. Dengan ketekunan dan semangat berwirausaha, ia berhasil menjadikan bisnis ini sebagai sumber penghasilan tambahan yang cukup menjanjikan.
Awal mula Junaidi memulai bisnisnya bermula dari hobi beternak. Sebelumnya, ia juga telah berpengalaman mengelola peternakan ayam broiler dengan kapasitas hingga 40 ribu ekor. Namun, ia melihat peluang besar pada usaha telur puyuh, terutama karena permintaan pasar yang tinggi, terutama untuk pasar luar daerah.
Usaha telur puyuh Junaidi berada di Desa Kambangsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dirintis hampir satu tahun lalu, usaha tersebut terus menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi jumlah ternak maupun kapasitas produksi. Awalnya, ada lima ribu ekor puyuh. Kemudian berkembang menjadi 10 ribu, dan sekarang mencapai 15 ribu ekor. Ke depan, ia berencana membuka kandang baru di lokasi lain dengan tambahan 15 ribu ekor lagi.
Dari total 15 ribu ekor puyuh tersebut, produksi telur mencapai lebih dari 1 kuintal hingga 1,5 kuintal per hari, atau sekitar 150 kilogram. Dengan harga pasar saat ini sekitar Rp 30 ribu per kilogram untuk pengambilan langsung di kandang, omzet kotor per bulan bisa menembus Rp 100 juta. Setelah dikurangi biaya pakan, operasional, dan dua karyawan tetap, keuntungan bersihnya masih sekitar Rp 30 juta per bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan pakan, peternakan milik Junaidi menghabiskan sekitar 46 sak pakan per minggu, dengan berat masing-masing sak 50 kilogram. Sebagian besar hasil produksi telur puyuh dipasarkan melalui pengepul atau broker yang mendistribusikannya ke luar daerah, terutama Jawa Barat.
Meski demikian, Junaidi menilai pasar lokal Kebumen masih menyimpan peluang besar, namun belum tergarap secara maksimal. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mendorong agar telur puyuh masuk dalam menu rutin MBG (Makan Bergizi Gratis), sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden, sehingga memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha peternakan rakyat.
Meski berstatus ASN, Junaidi mengaku tetap mampu membagi waktu secara profesional. Ia menerapkan sistem manajemen dengan menunjuk orang-orang kepercayaan untuk menjalankan operasional harian. “Saya memantau lewat telepon dan video call. Saat hari libur, saya manfaatkan untuk turun langsung ke kandang sekaligus mengembangkan usaha,” tuturnya.
Bagi Junaidi, berwirausaha bukan semata soal tambahan penghasilan, tetapi juga bagian dari pengembangan diri dan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Walaupun ASN, saya ingin terus belajar dan menangkap peluang usaha. Ini untuk masa depan dan meningkatkan taraf hidup keluarga,” pungkasnya.
Kisah Muhammad Nasir, Honorer Satpol PP yang Nyambi Jadi Buruh Angkut Barang
Selain Junaidi, ada juga kisah Muhammad Nasir (38), seorang honorer Provost Satpol PP Pemkab Maros yang nyambi jadi buruh angkut barang pelabuhan. Nasir menjadi buruh angkut barang di Pelabuhan Makassar, Jl Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
Ia sudah bekerja sebagai buruh angkut barang selama 16 tahun dan diterima menjadi tenaga honorer di Pemkab Maros pada tahun 2009 lalu. Gaji yang diterimanya di Satpol PP mulai dari Rp250 ribu sampai Rp500 ribu, dan sekarang naik menjadi Rp750 ribu per bulan. Namun, nominal gaji tersebut jauh dari UMP Sulsel saat ini, yaitu Rp3,6 juta.
Untuk mendekatkannya agar sedikit setara dengan standar upah yang ditetapkan pemerintah, Nasir pun harus bekerja ekstra. Ia mulai nyambi jadi buruh angkut barang atau buruh bagasi di Pelabuhan Makassar setelah tiga tahun mengabdi sebagai Satpol PP. Tepatnya pada tahun 2012, ia mulai jadi buruh angkut barang. Pekerjaan yang menguras tenaga ini ia lakoni demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Nasir harus asing dengan kebiasaan libur akhir pekan bersama keluarga. Ia rela meninggalkan waktu berkumpul dengan keluarga di waktu senggang, demi menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Berkendara motor sejauh 36 kilometer dari rumahnya di Jl Poros Bantimurung, Kabupaten Maros, ke Pelabuhan Makassar, bukan lagi hal baru. Sembilan tahun terakhir, ia telah melakoni kebiasaan tersebut.
Upah jasa angkut yang ditawarkan Nasir dan buruh lainnya tak menentu. Semua tergantung dari kesepakatan tawar menawar dengan penumpang. “Kalau koper kecil itu, kadang Rp20-30 ribu. Kalau beras misalnya di atas 50 kilogram, saya dapat Rp50 ribu juga. Tergantung kesepakatan,” ungkapnya. Upah antara Rp20-50 ribu sekali angkat tersebut tidak bersih diterima Nasir dan buruh angkut lainnya. Mereka harus mengeluarkan 20 persen, sekali angkut ke mandor perusahaan outsourcing tempat ia dinaungi.
Ada dua perusahaan outsourcing yang mengakomodir buruh angkut barang di Pelabuhan Makassar. Ada yang berseragam hijau seperti yang dikenakan Nasir, ada juga berwarna cokelat. Jumlah buruh angkut dari dua perusahaan penyedia jasa tersebut diperkirakan sekitar 600 orang.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
