Daftar Pedagang Aset Kripto dan Kustodian Resmi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan daftar putih atau whitelist yang berisi nama-nama entitas dan platform yang telah memiliki izin resmi dari OJK serta terdaftar sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD). Daftar ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi aset keuangan digital dan aset kripto, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga integritas perdagangan aset digital di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa whitelist ini mencakup entitas dan aplikasi yang telah mendapatkan izin atau penetapan dari OJK. Daftar tersebut bertujuan untuk memastikan legalitas pihak yang digunakan dalam transaksi aset digital.

“Whitelist ini berisi nama-nama entitas dan aplikasi atau platform yang telah memperoleh izin dan penetapan oleh OJK dan merupakan rujukan resmi bagi masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang digunakan dalam melakukan transaksi aset keuangan digital dan aset kripto,” ujar Ismail dalam keterangan tertulis.

Penerbitan whitelist ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 218 UU tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai kewenangan Bank Indonesia atau OJK. Sementara Pasal 304 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perizinan, dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun dan denda hingga Rp1 triliun.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya melakukan transaksi melalui PAKD dan CPAKD yang tercantum dalam whitelist serta menggunakan aplikasi, sistem, dan kanal resmi sebagaimana terdaftar. Masyarakat diminta untuk tidak menggunakan platform di luar daftar tersebut karena tidak memiliki izin dan tidak berada dalam pengawasan otoritas.

“Masyarakat perlu memastikan kecocokan nama entitas, aplikasi, dan alamat situs dengan whitelist yang dipublikasikan OJK serta mewaspadai tautan tidak resmi, domain yang menyerupai, maupun promosi melalui media sosial dan grup percakapan yang tidak jelas asal-usulnya,” kata Ismail.

Selain itu, OJK mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap kegiatan yang dikemas sebagai edukasi, literasi, seminar, atau komunitas aset kripto, tetapi di dalamnya terdapat ajakan menggunakan platform yang tidak tercantum dalam whitelist atau mempromosikan produk yang tidak berizin.

Menurut OJK, setiap kegiatan perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto wajib memenuhi ketentuan perizinan atau penetapan yang berlaku. Pihak yang tidak tercantum dalam whitelist tidak dapat dikategorikan sebagai entitas berizin maupun berada dalam pengawasan OJK.

Ke depan, OJK akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait untuk menindak pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan aset keuangan digital dan aset kripto tanpa izin, sesuai ketentuan Pasal 304 UU P2SK.

Dalam memilih produk dan layanan aset keuangan digital, OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan prinsip Legal dan Logis (2L). Legal berarti memastikan entitas, produk, dan aplikasinya memiliki izin dari OJK dan tercantum dalam whitelist. Logis berarti mencermati penawaran keuntungan atau imbal hasil yang dijanjikan.

OJK juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pengembangan ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto yang sehat dan berintegritas, serta aktif melaporkan indikasi kegiatan ilegal kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui kanal resmi OJK.

Daftar whitelist PAKD dan CPAKD, menurut OJK, akan diperbarui secara berkala dan diumumkan melalui kanal resmi otoritas.

Berikut adalah daftar platform PAKD dan CPAKD yang terdaftar:

Daftar Platform Pedagang Aset Keuangan Digital dan Kripto Berizin/Terdaftar

Selain daftar PAKD dan CPAKD, OJK juga mengawasi Bursa AKD (Bursa), Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan AKD (Kliring), dan Pengelola Tempat Penyimpanan AKD (Kustodian) berizin.

Daftar Lembaga Penunjang Aset Keuangan Digital dan Kripto