Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Kerja Jarak Jauh untuk Efisiensi Energi
Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendorong transformasi budaya kerja yang lebih modern dan berbasis digital.
Banyak warga yang tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim dan Bandara Halim Perdanakusuma menyambut positif rencana tersebut. Mereka melihat kebijakan ini sebagai langkah yang relevan dengan pola kerja modern yang sudah mulai digunakan sejak masa pandemi. Salah satu yang mendukung adalah Dimas Pratama (29), seorang karyawan perusahaan rintisan. Ia mengatakan bahwa WFH bisa menjadi solusi untuk menjaga produktivitas tanpa harus selalu datang ke kantor.
“Setelah mudik dan kembali ke Jakarta, kalau ada WFH satu hari dalam seminggu menurut saya sangat membantu. Kita bisa tetap produktif tanpa harus selalu ke kantor, apalagi sekarang semua sudah serba digital,” ujarnya.
Dimas menilai bahwa pengalaman bekerja jarak jauh saat pandemi telah membuktikan bahwa pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan baik jika didukung infrastruktur digital yang memadai. Hal senada disampaikan oleh Nur Aisyah (35), seorang pegawai swasta asal Surabaya. Ia merasa bahwa WFH dapat membantu mengurangi kelelahan setelah perjalanan arus balik yang cukup panjang.
“Baru sampai dari Surabaya, pasti butuh penyesuaian lagi. Kalau ada kebijakan WFH, itu bisa jadi waktu transisi sebelum kembali ke ritme kerja normal,” kata Aisyah.
Ia berharap perusahaan dapat mengadopsi sistem kerja fleksibel secara berkelanjutan, bukan hanya saat kondisi tertentu, agar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat terjaga.
Sementara itu, Andi Saputra (42), seorang aparatur sipil negara asal Yogyakarta, melihat kebijakan WFH sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons tantangan global, khususnya di sektor energi.
“Kalau dihitung, mobilitas harian pekerja memang menyumbang konsumsi BBM cukup besar. Jadi kebijakan ini masuk akal. Selain hemat energi, juga bisa mengurangi kemacetan,” ujar Andi.
Ia berharap implementasi WFH dapat dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya bagi instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
DPR Ingatkan WFH Harus Diterapkan Secara Bijak
Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengingatkan bahwa wacana kebijakan bekerja dari rumah (WFH) demi efisiensi stok bahan bakar minyak di tengah dinamika global, jangan sampai justru membuat situasi yang kontraproduktif. Dalam praktiknya, Romy mengatakan WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang cepat. Pengambilan keputusan dalam birokrasi menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, hingga sering kali terjadi fragmentasi komunikasi.
“Kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum,” katanya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, menurut dia, WFH juga membuat “sentuhan” orang menjadi hilang. Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim.
“Ketika interaksi ini berkurang maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi,” katanya.
Untuk itu, Romy mendorong beberapa prinsip harus dijaga jika WFH diterapkan, yaitu penentuan hari yang netral seperti pertengahan pekan untuk menghindari anggapan menjadi libur panjang, penguatan sistem kontrol kinerja berbasis dampak, dan standardisasi komunikasi serta koordinasi yang efektif.
“Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung,” katanya.
Romy juga menekankan bahwa kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Suasana lalu lintas saat jam pulang kerja di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/4/2024). Pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 2024, sejumlah ruas jalan di Jakarta terpantau ramai lancar. Sementara Perintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan kebijakan mengkombinasikan antara work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa-Rabu 16-17 April 2024 sebagai upaya memperkuat menejemen arus balik usai libur lebaran 2024. – (/Thoudy Badai)
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
