Klarifikasi BGN Mengenai Anggaran EO yang Viral
Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi perhatian publik setelah dokumen anggaran jasa event organizer (EO) senilai Rp113,91 triliun bocor di media sosial. Angka tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi dari masyarakat terkait penggunaan dana tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi mengenai kebutuhan penggunaan jasa EO dalam operasional lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan. Ia membenarkan bahwa angka tersebut benar, tetapi menekankan bahwa langkah ini merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung visi dan misi BGN.
Alasan Penggunaan Jasa EO
Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sedang fokus pada penyusunan sistem, struktur organisasi, dan tata kelola. Oleh karena itu, lembaga belum memiliki kapasitas internal yang siap untuk mengelola acara berskala besar secara mandiri.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Event organizer, menurut Dadan, menawarkan keahlian manajemen risiko, koordinasi vendor, dan pengelolaan teknis yang belum dimiliki sepenuhnya oleh BGN. Langkah ini dinilai lebih efisien dibandingkan memaksakan rekrutmen tim internal dalam waktu singkat yang justru berisiko mengorbankan kualitas program.
Dana Digunakan untuk Kegiatan Substantif
Dadan menegaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan substantif, bukan sekadar acara formalitas. Dana tersebut mencakup kampanye publik isu gizi nasional, sosialisasi skala nasional, hingga bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan.
“EO berperan dalam memastikan pesan pemerintah dikemas secara efektif dan berdampak luas. Kami ingin tujuan program tercapai optimal dengan SDM terlatih,” tambahnya.
Rincian Vendor dan Komitmen Transparansi
Data yang viral di platform X menunjukkan 16 perusahaan event organizer menangani 16 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp113.916.541.381 (Rp113,91 triliun). Tiga perusahaan dengan kontrak terbesar adalah:
- Maria Utara Jaya: Rp18,47 triliun (1 paket).
- Anugrah Duta Promosindo: Rp17,42 triliun (4 paket).
- Falah Eka Cahya: Rp16,59 triliun (1 paket).
BGN menjamin seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dadan memastikan prinsip transparansi tetap dikedepankan dan lembaga siap diawasi oleh pihak internal maupun eksternal guna menjamin akuntabilitas belanja negara.
Profil Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.
Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program makan siang gratis yang dikampanyekan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Pada 15 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai dasar pembentukan Badan Gizi Nasional.
Dengan terbitnya aturan ini, tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang berada di bawah Badan Pangan Nasional dialihkan ke Badan Gizi Nasional. Anggaran sebesar Rp71 triliun diberikan kepada badan ini.
Tugas dan Fungsi BGN
Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
- Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
