Pengosongan Lahan Eks Terminal Andalas Dimulai
Pengosongan lahan eks Terminal Andalas di Kota Gorontalo resmi dimulai sebagai tahap awal pembangunan kantor wali kota baru. Proses ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan rencana pemerintah daerah untuk membangun pusat pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, turun langsung ke lokasi untuk memantau proses pengosongan. Ia didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) saat meninjau kondisi lapangan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu (11/4/2026), dengan partisipasi aparat gabungan, petugas teknis, serta warga yang hadir menyaksikan jalannya proses.
Di lokasi, Adhan terlihat mengamati langsung kondisi bangunan yang akan dibongkar. Ia beberapa kali berdialog dengan jajaran teknis sambil menunjukkan bagian-bagian struktur yang perlu segera ditertibkan. Secara umum, kondisi bangunan di kawasan itu sudah mengalami kerusakan berat.
Bagian atap tampak rapuh dengan rangka kayu yang patah dan menjuntai. Material plafon berserakan di lantai, sementara sebagian struktur bangunan terbuka tanpa pelindung. Petugas mulai bersiap menurunkan material sisa bangunan menggunakan tangga yang disandarkan ke bagian atas rangka. Tidak jauh dari lokasi, kendaraan operasional Satpol PP terparkir untuk mendukung proses pembongkaran yang dilakukan secara bertahap.
Selain bangunan yang rusak, kondisi lingkungan sekitar juga terlihat tidak terawat. Rumput liar tumbuh di sejumlah area, sementara sisa material dan sampah masih tersebar, menunjukkan kawasan tersebut sudah lama tidak difungsikan secara optimal.
Di tengah kegiatan, Adhan tampak berdiri di antara aparat dan warga, mengenakan kaus berwarna gelap dan kacamata. Ia terlihat fokus menyimak penjelasan petugas, sementara warga yang berada di sekitar memperhatikan jalannya proses. Meski dilakukan pembongkaran, situasi tetap terkendali. Tidak terlihat adanya penolakan dari masyarakat, dan seluruh tahapan berjalan dengan pengawasan aparat di lapangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap awal realisasi pembangunan kantor wali kota baru di lokasi tersebut.
Fokus Tahap Persiapan
Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meydi Novie Selangen, menyampaikan bahwa tahun 2026 difokuskan pada tahap persiapan pembangunan. “Perintah Pak Wali Kota sudah jelas, pembangunan kantor wali kota ini harus dilaksanakan. Tahun ini kita fokus pada seluruh tahapan persiapan, mulai dari studi kelayakan, appraisal, pembebasan lahan, sampai penyusunan Detail Engineering Design,” ujarnya melalui podcast.
Ia menegaskan bahwa proses pengosongan lahan merupakan bagian penting sebelum pembangunan fisik dimulai. “Pengosongan ini menjadi langkah awal supaya tahapan berikutnya bisa berjalan. Kita tidak bisa langsung ke pembangunan fisik kalau lahannya belum siap,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan dilakukan secara bertahap agar tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah. “Untuk tahap awal kita siapkan dulu lahan sekitar 1,8 hektare untuk gedung induk. Itu yang diprioritaskan supaya bangunan utama bisa lebih cepat dibangun dan dimanfaatkan,” tambahnya.
Desain Ditentukan Lewat Sayembara
Pemerintah Kota Gorontalo juga akan menggelar sayembara nasional untuk menentukan desain kantor wali kota yang baru. “Sayembara ini penting supaya kita mendapatkan desain terbaik. Kita ingin bangunan ini bukan hanya kantor, tapi juga bisa merepresentasikan identitas dan harapan masyarakat Kota Gorontalo,” kata Meydi.
Proses sayembara diperkirakan berlangsung selama 40 hingga 70 hari sebelum hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan teknis. Sebelumnya, Adhan Dambea menegaskan bahwa pembangunan kantor wali kota baru menjadi target utama dalam masa kepemimpinannya. “Pada periode saya ini, Pemerintah Kota Gorontalo harus sudah memiliki kantor wali kota yang baru. Ini menjadi target kami,” ujarnya.
Adapun lokasi pembangunan direncanakan berada di kawasan eks Terminal 42 Andalas, Kecamatan Sipatana, dengan kebutuhan lahan sekitar 4,5 hektare. Dengan dimulainya pengosongan lahan, tahapan awal proyek kini resmi berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pusat pemerintahan yang baru.
