Aktivitas di Kantor Bupati Jembrana Tetap Normal Meski WFH Diterapkan
Aktivitas di Kantor Bupati Jembrana tampak berjalan normal seperti biasanya, Jumat 10 April 2026. Meskipun lingkungan Pemkab Jembrana saat ini sudah mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat, kondisi di dalam kantor tetap terlihat ramai dan tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Pengaturan jam kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan beban kerja yang dimiliki. Menurut pantauan, suasana atau aktivitas di lingkungan kerja Pemkab Jembrana masih berjalan normal. Area parkir kantor juga masih ramai dengan kendaraan milik para pegawai Pemkab.
Sekda Jembrana, I Made Budiasa, menjelaskan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemkab Jembrana dilakukan sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat. “Kita sudah mulai hari ini juga (Jumat), sama seperti daerah lain,” ujar Budiasa saat dikonfirmasi.
Budiasa menegaskan bahwa pengaturan kerja pegawai atau penerapan WFH atau tidak ditentukan oleh Kepala OPD masing-masing di Pemkab Jembrana. Sebab, yang mengetahui beban kerja dari masing-masing Dinas adalah yang bersangkutan.
Pada hari pertama pelaksanaan kebijakan WFH, kemungkinan di setiap Dinas Lingkungan Pemkab Jembrana masih banyak volume pekerjaan yang harus dilakukan. “Karena kepala OPD yang mengetahui volume pekerjaan dinasnya. Teknisnya sudah disesuaikan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Jembrana yang sudah ada,” jelas Budiasa.
Ia mengakui, penerapan kebijakan WFH baru bisa dilakukan pekan ini karena Jumat lalu kebetulan memang hari libur nasional alias tanggal merah. “Tentunya kebijakan yang diumumkan Pusat melalui SE Mendagri kemarin kita tindaklanjuti di daerah,” tambahnya.
Tujuan Penerapan WFH di Seluruh Indonesia
Pemerintah Pusat resmi mengumumkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia di setiap hari Jumat. Gubernur, Bupati/Wali Kota diminta untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi.
Dalam surat edaran (SE) Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut berisi beberapa poin penting. Seperti mengatur tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai Aparatur Sipil Negara (work from home/WFH).
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dilaksanakan dengan ketentuan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat.
Tujuan pelaksanaan WFH diantaranya untuk transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien, akselerasi layanan digital pemerintah daerah, dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi proses birokrasi, dan kontinuitas layanan, dengan menjamin layanan pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan.
Manfaat Lain dari Penerapan WFH
Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi sumber daya, dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara riil, menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas serta mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di kalangan masyarakat dan ASN.
Gubernur, Bupati/Wali kota juga diminta untuk melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Hal ini khususnya berkaitan dengan penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air, Telepon, dan lain-lain di masing-masing daerah.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
