Program Studi Baru Poltekpin Kemenkumham, Pendaftaran Segera Dibuka

Sekolah Kedinasan di Bawah Kementerian Hukum dan HAM Hadirkan Program Studi Baru

Sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM kembali membuka peluang pendidikan bagi lulusan SMA/SMK dengan menghadirkan sejumlah program studi baru. Kehadiran jurusan-jurusan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum, pemasyarakatan, dan keimigrasian yang terus berkembang.

Seluruh proses pendidikan di sekolah kedinasan ini tidak dipungut biaya karena sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain itu, para lulusan memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga prospek karier setelah lulus terbilang sangat menjanjikan.

Dengan jadwal pendaftaran yang akan segera dibuka, calon peserta diimbau untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut mencakup pemahaman syarat pendaftaran, kesiapan fisik dan akademik, serta kelengkapan dokumen agar dapat bersaing dan lolos dalam proses seleksi yang dikenal ketat.

Terobosan Baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin)

Pada tahun 2026, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) akan menghadirkan terobosan baru dengan membuka empat program studi (prodi) baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Kehadiran prodi baru ini menjadi kabar penting bagi calon peserta yang berminat melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan dengan peluang karier sebagai aparatur sipil negara.

Poltekpin merupakan hasil penggabungan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Peleburan ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Agustus 2024, sebelum kementerian tersebut kemudian dipecah menjadi tiga lembaga terpisah.

Meski telah resmi digabung sejak 2024, Poltekpin tidak membuka pendaftaran taruna atau mahasiswa baru pada tahun 2025. Secara umum, Poltekpin tetap mempertahankan ciri khas sekolah kedinasan, seperti penyediaan fasilitas asrama serta pembiayaan pendidikan yang ditanggung negara. Lulusannya pun memiliki peluang besar untuk langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana sekolah kedinasan lainnya.

Saat ini, Poltekpin telah memiliki dua jurusan utama, yakni Jurusan Keimigrasian dan Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Namun ke depan, pilihan studi akan semakin beragam.

Empat Program Studi Baru yang Dikembangkan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Poltekpin akan menambah empat program studi baru mulai tahun 2026, sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum dan pengayoman.

Empat program studi baru yang dikembangkan adalah:
* Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
* Pembangunan Hukum
* Administrasi Hukum Umum
* Hukum Kekayaan Intelektual

“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman. Menurutnya, pembukaan program studi baru di Poltekpin bukan sekadar penambahan jurusan, melainkan langkah strategis yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dalam menjalankan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, serta siap menghadapi dinamika tugas di bidang hukum. Ia menegaskan, ketersediaan SDM tidak hanya harus mencukupi dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas.

Melalui pendidikan yang relevan dan selaras dengan kebutuhan lapangan, Poltekpin diharapkan mampu berperan besar dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih efisien, profesional, dan berkeadilan.

Penggabungan Sekolah Kedinasan

Penggabungan dua sekolah kedinasan di bawah Kemenkumham yakni Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Poltekpin dilakukan dengan tujuan efisiensi manajemen dan operasional pendidikan. Langkah ini diambil agar pengelolaan pendidikan kedinasan di lingkungan kementerian dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

Ke depan, para taruna dan taruni Poltekpin akan ditempa tidak hanya dengan penguatan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, integritas yang tinggi, serta kepedulian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan pendekatan tersebut, Poltekpin dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan negara akan sumber daya manusia unggul di bidang hukum dan HAM, yang siap mengabdi dan menjawab tantangan zaman.

Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2026

Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menjelaskan bahwa saat ini Poltekpin masih berada dalam masa transisi kelembagaan. Meski demikian, persiapan pembukaan jurusan hukum terapan dengan empat program studi baru telah dilakukan secara serius dan bertahap.

Ia menyampaikan bahwa proses pematangan prodi baru terus berjalan seiring dengan tahapan transisi mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pengelolaan akademik dari Poltekim dan Poltekip menuju Poltekpin sebagai institusi baru yang terintegrasi.

“Mudah-mudahan proses ini berjalan, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan,” kata Odi Jarodi dalam tayangan YouTube Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Kemenkum, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dalam rencana awal penerimaan mahasiswa baru, Poltekpin menyiapkan kuota sekitar 200 orang calon taruna atau mahasiswa. Namun demikian, Odi menegaskan bahwa kepastian teknis terkait penerimaan masih menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.

“Nanti menunggu informasi yang pasti, atau pengumuman terkait rekruitmen mahasiswa,” ujarnya.

Selain mempersiapkan program studi dan mekanisme penerimaan mahasiswa, Poltekpin juga menaruh perhatian besar pada pemenuhan sumber daya manusia, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. Menurut Odi, kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu fokus utama agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar.

“Poltekpin butuh tenaga pendidik. Tenaga pendidik utamanya adalah dosen tetap yang hingga saat ini jumlahnya belum memenuhi syarat,” katanya.

Ia menjelaskan, secara ideal setiap program studi harus didukung oleh minimal lima dosen tetap. Dengan rencana pembukaan empat prodi baru, maka Poltekpin setidaknya membutuhkan 20 dosen tetap agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.