Masuknya Indonesia ke BRICS: Apakah Ini Politik Bebas Aktif?

Peran Indonesia dalam Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia telah dikenal sebagai negara yang menganut prinsip luar negeri bebas aktif sejak awal pemerintahannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan atau blok tertentu, tetapi tetap aktif dalam berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global. Namun, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BRICS, sebuah blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, menimbulkan berbagai respons yang berbeda dari berbagai kalangan.

Dua hari setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono diutus untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rusia. Partisipasi ini menghasilkan keanggotaan penuh Indonesia sebagai bagian dari BRICS, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2025. Meskipun keputusan ini tampak tiba-tiba, sebenarnya telah dipertimbangkan sejak era pemerintahan sebelumnya, baik dari era SBY hingga Jokowi Dodo. Para pemimpin tersebut memiliki visi serupa terhadap BRICS, meski dengan pertimbangan yang berbeda sesuai dengan kondisi dunia saat itu.

Yang menjadi fokus utama adalah ketidakselarasan visi ini dengan prinsip netralitas Indonesia. Di sisi lain, Prabowo menunjukkan kesigapan dan keputusan yang berbeda dibandingkan para pemimpin sebelumnya dalam memutuskan apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS. Kebijakan yang cepat dan jelas ini memunculkan pertanyaan: Apakah kebijakan ini bertentangan dengan prinsip luar negeri Indonesia yang netral? Dan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Indonesia?

Arah Kebijakan Luar Negeri Era Prabowo Subianto

Kondisi dunia internasional saat ini semakin multipolar, di mana dunia tidak hanya didominasi oleh Barat, tetapi juga oleh kekuatan baru, khususnya di belahan dunia Selatan. Hal ini memengaruhi hubungan internasional, karena banyaknya pihak yang berkuasa membuat setiap negara semakin cerdik dalam mengambil keputusan. Ada opsi yang menguntungkan dan kebutuhan negara yang harus dipenuhi, namun dihadang oleh kekuatan besar yang sulit untuk dihadapi.

Bergabung dengan BRICS merupakan manifestasi dari bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo merespons situasi internasional saat itu. Untuk memahami kebijakan tersebut lebih dalam, artikel ini menggunakan teori Analisis Kebijakan Luar Negeri Howard Lentner, yang melihat bahwa kebijakan luar negeri dihasilkan dari interaksi faktor luar dan dalam negeri.

Determinan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan dari kebijakan luar negeri yang berlaku di negara lain dalam kondisi tertentu. Sama halnya dengan kebijakan luar negeri Indonesia, yang dihasilkan atas pertimbangan dari kebijakan luar negeri negara lain. Dalam kondisi multipolar, Prabowo mempertimbangkan segala bentuk kebijakan dari negara lain sebelum bertindak.

Kebijakan isolasionisme dan proteksionisme dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa memunculkan variasi produk pasar sehingga menurunkan tingkat ketergantungan pada pasar tradisional. Ini menghambat akses pasar Indonesia untuk mata pencahariannya dalam produk kelapa sawit. Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia mendapatkan peluang lebih untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kerja sama internasional, sekaligus menjaga stabilitas geopolitik dari dominasi negara-negara Barat.

Determinan Domestik

Kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari keadaan di dalam sebuah negara. Karena negara tidak bertindak dalam ruang hampa, kondisi internal pun membatasi pembentukan kebijakan luar negeri. Secara ekonomi, Indonesia membutuhkan dana untuk infrastruktur dan industri. BRICS hadir sebagai opsi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada IMF dan World Bank serta membuka keran investasi asing melalui New Development Bank (NDB). Dari sisi keamanan dan stabilitas wilayah, Indonesia akan mendapatkan keuntungan berupa kemajuan sistem pertahanan melalui kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok.

Dinamika politik domestik Indonesia juga menunjukkan elite yang cenderung pragmatis, non-ideologis, dan berorientasi pada hasil ekonomi. Ini menjadi determinan yang mendorong kebijakan luar negeri Indonesia untuk memperluas ruang diplomasi dan memperkuat posisi tawar Indonesia.

Menganalisis Kepentingan Nasional Indonesia

Tampak jelas bahwa kepentingan nasional menjadi dasar penting dalam pembentukan sebuah kebijakan luar negeri. Untuk mempermudah, artikel ini menggunakan kerangka Donald E. Nuechterlein yang menjelaskan kepentingan nasional dari segi intensitasnya.

Nuechterlein (1976) membagi kepentingan nasional ke dalam empat kategori, yakni keamanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Dan intensitas kepentingan ke dalam empat kategori pula, yakni:

• Survival – harus dipenuhi karena mengancam eksistensi.
• Vital – akan merugikan apabila tidak dipenuhi.
• Major – merugikan tetapi dapat dinegosiasikan.
• Peripheral – tidak merugikan apabila tidak dipenuhi.

Dalam kebijakan bergabung dengan BRICS, kepentingan yang paling menonjol adalah tatanan dunia dan ekonomi. Keduanya merupakan kepentingan vital yang harus dicapai untuk menghindari kerugian besar. Kepentingan tatanan dunia Indonesia adalah untuk memperkuat posisi di kancah Internasional dalam tatanan dunia yang semakin multipolar (mencegah dominasi satu kekuatan yang akan berujung pada postkolonialisme). Sementara itu, kepentingan ekonominya berfokus pada akses pasar global dan kebutuhan dana untuk pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, keamanan menjadi kepentingan major yang tidak berdampak besar bagi Indonesia. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia yang sigap di bawah kepemimpinan Prabowo untuk bergabung dengan BRICS merupakan hasil kalkulasi yang rasional. Melihat bagaimana kepentingan nasional, baik dari tatanan dunia, ekonomi, dan keamanan menjadi tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil pertimbangan dari determinan luar negeri dan domestik. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia karena bergabung dengan BRICS tidak menjadikan Indonesia berpihak pada kubu mana pun.