Penetapan Status Siaga I oleh TNI
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, telah menetapkan status siaga I untuk seluruh satuan pertahanan di Indonesia. Keputusan ini diambil dalam menghadapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal Yudi Abdimantyo.
“Status siaga I yang dikeluarkan Panglima TNI dialamatkan kepada seluruh jajaran TNI, termasuk kepada Bais TNI,” kata Yudi dalam pernyataannya kepada Tempo pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Pengertian Status Siaga I
Status siaga I dalam komando TNI merupakan tingkat kesiapsiagaan tertinggi. Dalam kondisi ini, seluruh personel TNI wajib berada di markas dengan lengkap senjata, amunisi, dan kendaraan untuk menghadapi ancaman darurat.
Menurut Yudi, penentuan status siaga I bertujuan untuk mengantisipasi situasi keamanan dalam negeri pasca-serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut memicu balasan dari Iran yang meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di negara-negara Timur Tengah.
Dampak Terhadap WNI di Kawasan Timur Tengah
Akibat dari serangan balasan tersebut, keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan tersebut terancam. “TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI harus mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi. Baik di kawasan global, regional, maupun nasional,” ujar Yudi.
Untuk mengatasi hal ini, Bais TNI diminta untuk mendata dan memetakan WNI yang ada di negara-negara terdampak. Menurut Yudi, terdapat sekitar 541.511 WNI yang berada di wilayah terdampak.
Wilayah yang dimaksud antara lain:
* Iran
* Arab Saudi
* Uni Emirat Arab
* Qatar
* Bahrain
* Kuwait
* Oman
* Yordania
* Mesir
* Yaman
* Lebanon
* Suriah
* Irak
Tindakan yang Dilakukan oleh Bais TNI
Dalam hal ini, Bais TNI akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengamankan WNI dan melakukan proses evakuasi dengan aman dan lancar jika dibutuhkan. Selain itu, Bais juga akan bekerja sama dengan semua stakeholder intelijen untuk melakukan deteksi dini atas ancaman yang mungkin timbul di dalam negeri, termasuk di kantor kedutaan-kedutaan besar luar negeri yang ada di Jakarta seperti Kedutaan Besar AS.
Pengamanan dalam negeri oleh Bais TNI akan dilakukan secara tertutup. “Bais TNI sebagai unsur intelijen tentunya melakukan pengamanan secara tertutup bersama-sama dengan satuan intelijen lainnya.”
Instruksi dalam Surat Telegram
Surat telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada 1 Maret 2026, memuat tujuh instruksi penting bagi TNI:
- Pangkotamaops TNI harus menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan di jajarannya serta melaksanakan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian, seperti bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
- Kohanudnas melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
- Bais TNI memastikan keamanan WNI di luar negeri.
- Kodam Jaya/Jayakarta melaksanakan patroli di tempat-tempat strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusitivitas di wilayah DKI Jakarta.
- Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obyek vital strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
- Balakpus melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
- Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan.
Berlakunya Status Siaga I
Status siaga I berlaku sejak surat itu diterbitkan hingga selesai. “Telegram ini merupakan perintah,” demikian isi telegram sebagaimana dilaporkan oleh Republika pada Sabtu, 7 Maret 2026.
