pojokmedan.com – Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dikritik oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, hal tersebut melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).
Hikmahanto mempertanyakan poin dalam Rancangan Permenkes tersebut, karena pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk membedakan produknya dengan kompetitor. Ia juga menilai wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai intervensi asing.
“Ketika pelaku usaha ingin bersaing dengan kompetitor, mereka ingin memunculkan perbedaan dari mereknya. Ini adalah hak mereka sebagai pemilik usaha,” ujar Hikmahanto pada Jumat (8/11/2024).
Menurut Hikmahanto, tekanan terhadap industri hasil tembakau, termasuk penyeragaman bungkus rokok, merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Bahkan, FCTC menuding bahwa tampilan bungkus rokok berkontribusi terhadap kenaikan jumlah perokok.
Namun, Hikmahanto menilai tudingan tersebut tidak benar dan harus dipertanyakan kembali. Ia melihat penyeragaman bungkus rokok yang membuat kehilangan identitas merek sebagai agenda pemaksaan asing.
Rancangan Permenkes yang mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek juga dianggap sebagai paradoks di Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawan kebijakan serupa yang diterapkan oleh Australia. Namun, kini Indonesia justru berupaya menerapkan kebijakan yang kontradiktif tersebut. Hal ini telah menyebabkan gangguan bagi tenaga kerja dan produk ekspor Indonesia, terutama produk hasil tembakau.
“Kita pernah melawan kebijakan serupa di negara lain, tapi sekarang kita ingin menerapkannya di Indonesia,” ujar Hikmahanto.
