pojokmedan.com – Bank Dunia (World Bank) melaporkan, negara berkembang mencetak rekor tagihan utang USD1,4 triliun atau setara Rp22.300 triliun untuk membayar utang luar negeri mereka pada 2023 akibat biaya bunga naik ke level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kondisi tersebut menekan anggaran untuk kebutuhan, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Laporan Utang Internasional Bank Dunia terbaru menunjukkan total pembayaran bunga utang luar negeri dari negara-negara berkembang melonjak menjadi USD406 miliar, dengan beban paling berat pada negara-negara termiskin. Negara-negara ini, yang memenuhi syarat untuk meminjam dari International Development Association Bank Dunia, membayar rekor USD96,2 miliar pada 2023.
Secara rata-rata, negara-negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan IDA sekarang menghabiskan sekitar 6% dari pendapatan ekspor mereka untuk membayar utang luar negeri, tingkat tertinggi sejak tahun 1999. Bahkan, beberapa negara harus mengalokasikan 38% dari pendapatan ekspor mereka untuk membayar utang.
Menurut Bank Dunia, pembayaran pokok pinjaman negara-negara berkembang turun hampir 8% menjadi USD61,6 miliar, namun biaya bunga melonjak hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu USD34,6 miliar pada 2023. Ini merupakan empat kali lipat dari jumlah satu dekade yang lalu.
Bank Dunia juga melaporkan bahwa pada akhir 2023, utang luar negeri yang dimiliki oleh semua negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai rekor USD8,8 triliun, naik 8% dari tahun 2020. Hal ini menekan negara-negara termiskin untuk mencari bantuan dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF.
Lembaga-lembaga tersebut telah memompa lebih dari USD51 miliar pada tahun 2022 dan 2023 untuk membantu negara-negara miskin membayar utang mereka, melebihi jumlah pembayaran cicilan utang yang diterima oleh lembaga-lembaga tersebut. “Lembaga-lembaga multilateral telah menjadi penyelamat terakhir bagi negara-negara miskin yang berjuang untuk menyeimbangkan pembayaran utang dengan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan prioritas pembangunan utama lainnya,” ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill. Namun, lembaga-lembaga tersebut sebenarnya tidak dirancang sebagai pemberi pinjaman terakhir.
