pojokmedan.com – JAKARTA – Partai Ummat yang didirikan oleh tokoh Reformasi Amien Rais mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai bentuk terobosan bagus untuk menghemat anggaran Pilkada.
“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh redaksi pojokmedan.com, Senin (16/12/2024).
Ridho menyinggung Pilkada 2024. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk mengikuti Pilkada. Jika hal tersebut terus dibiarkan, kata Ridho, akan berdampak pada gagalnya pembangunan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
“Logika Pilkada kita saat ini sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar Pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.
Ridho menjelaskan, bahwa ide one man one vote saat ini cenderung belum dapat diterapkan sepenuhnya. Pasalnya, kata dia, bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. Hal tersebut membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif.
“One man, one vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” kata Ridho.
Lebih lanjut, Ridho mengusulkan agar verifikasi faktual bagi partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu tidak perlu diadakan lagi. Pasalnya, sambung dia, hal tersebut membebani partai yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit karena semua partai dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.
“Partai politik seharusnya menjadi representasi bagi basis konstituen mereka yang tidak mungkin dapat mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang ini seperti memaksa partai politik untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” kata Ridho.
Pada akhirnya, kata Ridho, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, dan bagi partai yang terus bekerja akan mendapatkan imbal suara. Sehingga verifikasi faktual sebenarnya dapat diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi poin Partai Ummat adalah bahwa jika ingin membenahi sistem pemilu yang berbiaya mahal, harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal,” kata Ridho.
“Begitu juga dengan Pilpres, apakah tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tandasnya.
