Pojokmedan.com – JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan dituduh suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan terperiksa oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terdakwa perkara dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ketika ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti sudah ada seharusnya dijalankan evaluasi di tempat tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus ditingkatkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya saja level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah ada waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai hadir di acara dalam Kementerian Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai persoalan hukum yang menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan sebab diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah untuk publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu tidak milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan untuk publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun akibat harus mempertanggungjawabkan hambatan ini. “Bukan perihal regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban kesulitan hukum yang digunakan menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan permasalahan serius, permasalahan hukum. Bukan hambatan sebatas etika yang mana digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
