Pojokmedan.com – JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyokong Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle terhadap separuh Kabinet Merah Putih pasca 100 hari kerja. Dorongan Syahganda merespons tindakan hukum individu nenek bernama Yonih (62) yang mana meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram pada Pamulang, Daerah Perkotaan Tangerang Selatan.
“Sebenarnya, Prabowo Subianto sanggup menjalankan pemerintahan dengan baik jikalau separuh menteri-menteri di-reshuffle. Jika tidak ada mungkin, maka strategi baru diperlukan,” ujar Syahganda pada keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Syahganda menilai karut marut distribusi gas melon 3 kg yang tersebut memproduksi meninggalnya pribadi nenek itu usai antre beli gas di tempat Tangsel merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Untuk itu, Syahganda mengusulkan agar Prabowo mempunyai strategi baru di menjalankan kekuasaannya dengan mencari model efektif menjalankan kebijakan publik.
Menurutnya, model buruk Menteri Energi juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjalankan kebijakan umum harus disiasati. “Sebab, menteri-menteri seperti Bahlil masih berbagai di dalam pemerintah Prabowo,” ungkapnya.
Dia memandang Hasrat Prabowo yang mana cepat dan juga tepat mengimplementasikan gagasan-gagasan ideologis yang tersebut tercantum di Indonesia Paradoks mengalami tantangan besar. “Sebab, pengimplementasian cita-cita beliau terbentur dengan barisan menteri yang mana tidaklah ideologis,” imbuhnya.
Namun, lanjut dia, kompromi kebijakan pemerintah menciptakan eksistensi menteri-menteri yang dimaksud ada tidak ada gampang disingkirkan. “Dengan adanya strategi baru, seperti menguatkan peranan kepala wilayah atau peran militer di pembangunan, sanggup jadi ide-ide besar Prabowo lebih tinggi gampang dilaksanakan ketimbang bersandar pada menteri-menterinya,” kata dia.
Prabowo, menurutnya, perlu juga mencontoh bagaimana Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mentransformasi pemakaian minyak tanah selama 60 tahun menjadi gas 3 kg ketika lalu tanpa huru-hara. “Oleh lantaran teknokrasi serta kompetensi menjadi sandaran di pengimplementasian kebijakan negara,” pungkasnya.
