Pojokmedan.com – JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons perihal isu masalah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Menyangkut dengan apa yang tersebut ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat kemudian diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil di dalam sela-sela membuka Rakernas Partai Golkar di tempat DPP Partai Golkar, Slipi, Ibukota Barat, Hari Sabtu (8/2/2025).
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle terhadap presiden. Menurutnya, orang menteri tidaklah boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.
“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan untuk Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.
Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Tenaga dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.
“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg menimbulkan polemik dan juga kegaduhan yang tersebut dianggap mempersulit rakyat kecil kemudian menghilangkan salah satu sumber pendapatan tukang jualan kecil,” ujar Fernando, Kamis (6/2/2025).
Pasalnya, kebijakan Bahlil menyebabkan antrean panjang rakyat di area pangkalan pemasaran elpiji yang mana bahkan memakan korban jiwa. Seorang nenek bernama Yonih (62) yang mana meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram dalam Pamulang, Daerah Perkotaan Tangerang Selatan.
