Pojokmedan.com – JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Sektor Politik kemudian Security (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tentang perwira TNI terlibat harus mundur jikalau berpolitik atau masuk di dunia pemerintahan. Lodewijk menyebutkan, pemerintah akan mengevaluasi prajurit TNI terlibat yang tersebut menempati jabatan sipil.
“Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang menempati jabatan sipil),” kata Lodewijk pada jumpa pers di area Kantor Kementerian Koordinator Sektor Politik juga Keamanan, Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (24/2/2025) malam.
Ia juga memperlihatkan masalah jabatan Direktur Utama Bulog yang ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Adapun Novi Helmy pada waktu ini tercatat masih terlibat dalam TNI, dengan posisinya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
Dia menuturkan, pemerintah akan segera mengawasi aturan terlebih dahulu apakah jabatan Dirut Bulog harus diduduki oleh sipil saja. “Contoh mungkin saja seperti Kepala Bulog. Oh apakah ia harus sipil? Kalau rupanya ketentuan di tempat situ ketentuannya sipil, maka yang tersebut bersangkutan harus mengajukan pensiun dini (dari TNI),” ujar Lodewijk.
Menurutnya, persoalan aturan itu sejatinya mudah untuk diikuti. Namun, beliau menilai, yang tersebut bersangkutan di hal ini perwira TNI terlibat harus ditanya lebih lanjut dulu apakah memilih membaktikan dirinya di tempat sipil atau tetap saja bertahan di dalam TNI.
“Sebenarnya gampang. Katakan, ‘Pak Jenderal mau pilih berbakti di area pemerintah sipil pada hal ini Bulog, atau masih di area TNI? Kalau tetap saja di area TNI, monggo. Kalau mau pada Bulog oleh sebab itu ada katakan usaha itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Kita tunggu hanya nanti perkembangannya,” jelas dia.
Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghimpun sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat pada kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang digunakan menjadi salah satu kelompok reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
“Saya jadi di tempat ingat, dikarenakan dulu saya waktu masih dalam militer di semangat reformasi, TNI bergerak itu tabu untuk memasuki dunia politik, kebijakan pemerintah praktis,” kata SBY dalam Cikeas, Akhir Pekan (23/2/2025).
