Pojokmedan.com – JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di area lingkungan Pertamina yang tersebut pada waktu ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang tersebut terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun sudah pernah menetapkan sembilan terdakwa di dugaan korupsi tersebut.
Namun di perkembangannya, beberapa pihak justru menyeret nama Menteri Energi kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Area Industri Media kemudian Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal perkara korupsi yang dimaksud menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengungkapkan bahwa tuduhan yang disebutkan salah alamat.
“Narasi yang mengatakan Pak Bahlil terlibat di tindakan hukum korupsi di dalam Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil semata baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” kata Nurul Arifin pada keterangannya, Mulai Pekan (3/3/2025).
Atas dasar itu, lanjut Nurul, Menteri Bahlil tidak ada miliki keterlibatan di setiap tindakan yang digunakan dibuat di periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah lama menitahkan produksi minyak mentah pada negeri harus diolah melalui infrastruktur pengolahan minyak atau kilang di negeri sehingga Kementerian ESDM telah tiada mengizinkan lagi produksi minyak dikirim ke luar negeri ke luar negeri.
“Justru Kementerian ESDM di tempat bawah kepemimpinan Pak Bahlil berada dalam berbenah pada waktu ini tentang tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang digunakan akan dipersingkat menjadi enam bulan dari yang tersebut sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa saja mudah dijalankan setiap tiga bulan,” ujarnya.
Nurul pun berharap agar umum tambahan cerdas kemudian kritis pada menilai tindakan hukum ini sehingga tak ada salah persepsi pada mengawal persoalan hukum korupsi yang dimaksud merugikan rakyat tersebut.
“Ini menjadi pelajaran kita bersatu bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab melawan dugaan tindakan hukum korupsi ini. Ini adalah ketika nya bagi kita semua untuk berbenah teristimewa di dalam lingkungan Pertamina agar dapat terpencil tambahan baik ke depan terkait pelayanan publik,” tutur Nurul.
Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tak tepat jikalau Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan warga teristimewa warganet pada media sosial masalah persoalan hukum korupsi di tempat Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi tindakan hukum korupsi di area Pertamina tidaklah berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Tuduhan atau opini masyarakat terhadap Menteri Bahlil pada skandal korupsi dalam Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat hanya periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
Ari yang dimaksud juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis di narasi keterlibatan Menteri Bahlil pada dugaan korupsi yang disebutkan mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Isu reshuffle, isu korupsi pada Pertamina, ini kental sekali dengan muatan kebijakan pemerintah pada belakangnya yang mana ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih banyak pintar-pintar lagi pada menyaring informasi lantaran sekali lagi saya ingatkan, tidak ada ada musim politik. Politik itu dinamis lalu dapat menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ujar Ari menegaskan.
