Pojokmedan.com – JAKARTA – otoritas melakukan konfirmasi tak terbukti ada pasal maupun ayat di Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang tersebut dicurigai membangkitkan dwifungsi ABRI.
“(Kecurigaan) teman-teman dari NGO, teman-teman aktivis, itu tidaklah ada. Jadi pasal yang mana dicurigai akan ada, ayat yang dicurigai akan ada (dwifungsi ABRI), itu terbukti tiada ada,” tegas Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi Hasan terhadap awak media di dalam Jakarta, Awal Minggu (17/3/2025).
Lebih lanjut, Hasan menjamin jabatan sipil di dalam kementerian dan juga lembaga yang dimaksud dapat diisi oleh TNI lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu harus mempunyai keahlian atau yang beririsan dengan ruang kerja prajurit TNI.
“Kecurigaan temen teman NGO itu bukan masuk akal karna itu tak ada, dikarenakan posisi-posisi, nggak di-open posisi-posisi untuk TNI, nggak di-open, tapi dikunci. Dikunci ke-15 kedudukan yang memang benar memerlukan expertise-nya mereka. Memerlukan keahliannya mereka lalu beririsan ruang kerja dengan expertise mereka,” tegas Hasan.
Meski total jabatan yang diisi akan lebih besar banyak, Hasan memastikan, jabatan yang disebutkan telah berjalan lebih tinggi dulu. Salah satu contohnya, jabatan untuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) yang sebelumnya belum diatur oleh Undang-Undang.
Diketahui di UU TNI pada waktu ini, hanya sekali terdapat 10 jabatan yang sanggup diisi oleh prajurit aktif, yakni Kementerian Koordinator Lingkup Politik lalu Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, juga Badan Siber lalu Sandi Negara.
Lalu, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Defense Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Basarnas, Badan Narkotika Nasional, kemudian Mahkamah Agung.
