Perdana Menteri Israel Mengajukan Penundaan Persidangan Korupsi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan untuk menunda persidangan korupsi yang sedang berlangsung. Permintaan ini dilakukan setelah ia mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Persidangan yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa (2/12/2025) akhirnya dibatalkan karena jaksa penuntut tidak keberatan dengan penundaan tersebut.
Pengacara Netanyahu, Amit Hadad, menyatakan bahwa kehadiran Perdana Menteri dalam persidangan bertujuan untuk menunjukkan komitmen terhadap proses hukum sambil tetap menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa penundaan persidangan diperlukan agar Netanyahu dapat fokus pada isu-isu strategis negara. Menurutnya, persidangan yang berlarut-larut memperdalam perpecahan politik dan sosial di Israel serta mengganggu persatuan nasional.
Kasus Korupsi Netanyahu yang Berlangsung Hingga Kini
Kasus korupsi yang menimpa Netanyahu telah berlangsung selama hampir enam tahun. Pada 2019, ia didakwa atas satu tuduhan penyuapan dan tiga tuduhan penipuan serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus terpisah. Dakwaan tersebut terkait dugaan manipulasi media dan penerimaan hadiah ilegal sebagai imbalan atas bantuan pemerintah.
Persidangan resmi dimulai pada 2020, namun tertunda akibat pandemi COVID-19, serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan perang berikutnya di Gaza. Proses hukum ini dinilai memberatkan Netanyahu sebagai Perdana Menteri dan mengganggu kemampuannya menjalankan tugas negara secara efektif.
Permohonan Pengampunan yang Tidak Diterima
Netanyahu pada awal pekan ini mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Herzog. Namun, menurut informasi yang diperoleh dari mantan pengacara pembela Netanyahu, Micah Fettman, Herzog tidak akan memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum Israel hanya mengizinkan pengampunan bagi pelaku yang mengakui kesalahan.
Hingga saat ini, Netanyahu belum pernah mengakui dakwaan yang mencakup penyuapan, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus terpisah. Dalam setiap pernyataannya, ia menegaskan bahwa tuduhan korupsi adalah bagian dari upaya politik untuk menjatuhkannya. Sikap tanpa pengakuan ini menjadi penghalang utama bagi Herzog untuk mengambil langkah pengampunan.
Tekanan Publik yang Bertambah
Terlebih belakangan ini, tekanan publik kembali meningkat. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di luar kediamannya di Tel Aviv. Massa yang mengamuk membawa berbagai simbol protes, termasuk kostum tahanan berwarna orange bergambarkan wajah Netanyahu. Sebagian demonstran juga menumpuk pisang di depan rumah presiden sebagai bentuk sindiran terhadap kemungkinan pengampunan yang dianggap dapat menjadikan Israel layaknya banana republic, negara yang dianggap rapuh secara hukum dan demokrasi.
Mereka berkumpul untuk menolak kemungkinan pengampunan Netanyahu tanpa konsekuensi, karena hal itu dianggap dapat merusak pondasi demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.
Dampak Politik dan Sosial
Penundaan persidangan ini dianggap sebagai langkah strategis oleh pihak Netanyahu untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar. Namun, hal ini juga memicu reaksi dari masyarakat yang khawatir akan ketidakadilan hukum. Banyak pihak menilai bahwa penundaan ini bisa menjadi indikasi bahwa proses hukum tidak berjalan adil.
Selain itu, penundaan ini juga memperkuat argumen bahwa Netanyahu masih bersikeras untuk menolak pengakuan kesalahan, meskipun tekanan dari masyarakat semakin besar. Ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang menimpa Netanyahu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah politik dan sosial yang kompleks.
