Perjanjian Gencatan Senjata di Gaza dan Tantangan yang Menghadang
Perjanjian gencatan senjata di Gaza segera memasuki tahap kedua dalam waktu dekat. Namun, rincian mandat Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang menjadi bagian dari fase dua ini belum sepenuhnya disepakati oleh pihak-pihak terkait. ISF bertujuan untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut, tetapi masalah utama masih terletak pada tugas dan tujuan pasukan tersebut.
Beberapa negara yang awalnya berkomitmen menyumbangkan pasukan, seperti Azerbaijan dan Pakistan, telah menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut serta jika tujuan ISF adalah melucuti senjata kelompok Hamas. Meski belum memberikan pernyataan resmi, Indonesia tampaknya berada dalam posisi serupa. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan bahwa pihaknya juga tidak ingin terlibat dalam konflik dengan Hamas.
Saat ini, diplomat-diplomat dari negara-negara Muslim sedang bekerja sama untuk merancang bentuk akhir dari pasukan yang sudah diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Mereka terus berupaya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pendapat Menteri Luar Negeri Turki
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menekankan bahwa ISF di Gaza harus lebih fokus pada pemisahan pasukan Israel dan warga Palestina daripada pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina. Menurutnya, prioritas pertama dari ISF adalah memisahkan warga Palestina dari Israel.
Fidan juga menyatakan bahwa Indonesia dan Azerbaijan, dua negara yang telah menawarkan bantuan pasukan, lebih memilih Turki untuk menjadi anggota ISF. Namun, hingga saat ini, penawaran tersebut ditolak oleh Israel.
Selain itu, pembicaraan tentang komposisi pasukan ISF, keanggotaan dewan perdamaian, dan komite teknokratis Palestina yang terdiri dari 15 orang untuk mengelola layanan di Gaza, masih mengalami kebuntuan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembicaraan rinci mengenai mandat ISF yang terjadi di balik layar.
Pendapat Menteri Luar Negeri Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mendukung usulan prioritas ISF yang diajukan oleh Turki. Ia menyarankan agar pasukan dikerahkan di sepanjang “garis kuning” yang membagi wilayah Gaza menjadi dua bagian. Garis ini memisahkan pasukan Israel di timur dari wilayah yang dikuasai Hamas di barat.
Abdelatty menekankan pentingnya segera mengerahkan pasukan ISF di lapangan karena Israel setiap hari melanggar gencatan senjata. Ia menilai bahwa ISF harus bertindak sebagai pengawas, bukan sebagai penegak perdamaian.
Pendapat Menteri Luar Negeri Norwegia
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengkritik rencana yang diajukan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, karena tidak jelas urutan tugas ISF. Menurutnya, para pihak bisa saling menuntut satu sama lain tanpa kesepakatan yang jelas. Oleh karena itu, ia menyerukan pembentukan dewan perdamaian dan ISF dalam waktu dekat karena situasi di Gaza sangat mendesak.
Eide menilai bahwa kondisi di Gaza saat ini sangat rapuh. Ia khawatir jika tidak ada tindakan segera, situasi bisa kembali memburuk dan berujung pada perang atau anarki total.
Perspektif Qatar dan Saudi
Majed Mohammed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, menyoroti masalah apakah perlucutan senjata harus dimulai sebelum pendudukan Israel berakhir. Ia menegaskan bahwa diperlukan kemauan politik untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Saudi, Dr Manal binti Hassan Radwan, memperingatkan agar tidak teralihkan oleh rincian atau definisi ulang dari apa yang telah disepakati. Ia menekankan bahwa tanpa adanya negara Palestina, tidak akan ada keamanan bagi siapa pun.
Negara-negara Teluk dan Turki telah mengusulkan dalam rancangan resolusi PBB bahwa Hamas harus menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina, bukan kepada ISF. Namun, usulan ini tidak diterima oleh AS.
Pernyataan Hamas
Khalil al-Hayya, kepala perunding Hamas dan ketua mereka di Gaza, menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan senjata kepada “otoritas negara”. Ia menjelaskan bahwa hal ini berarti negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Hayya menegaskan bahwa Hamas menerima pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah yang bertugas memantau perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza. Namun, kelompok ini tetap menolak pengerahan pasukan internasional yang misinya adalah melucuti senjata mereka.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyesuaikan earphone-nya saat konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Iran Hossein Amirabdollahian, di Teheran, Iran, Ahad, 3 September 2023. – (AP Photo/Vahid Salemi)
Seorang pria Palestina membawa seorang gadis yang terluka ke Rumah Sakit al-Shifa menyusul serangan Israel di Jalur Gaza, Sabtu, 22 November 2025. – ( AP Photo/Yousef Al Zanoun)
Seorang jurnalis online yang gemar membahas tren baru dan peristiwa cepat. Ia menyukai fotografi jalanan, nonton dokumenter, dan mendengar musik jazz sebagai relaksasi. Menulis baginya adalah cara memahami arah dunia. Motto hidupnya: "Setiap berita harus memberi manfaat, bukan sekadar informasi."
