pojokmedan.com – JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari komitmen dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi korupsi. Menurutnya, Prabowo sangat layak dan beralasan untuk memerangi korupsi karena saat ini seluruh kewenangan berada di tangannya meskipun beberapa menteri dan wakil menteri yang ada di kabinetnya pernah diperiksa terkait kasus korupsi.
“Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu percaya pada orang-orang seperti dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tetapi secara moral dan kesan publik kurang positif,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok-sosok yang terlihat memaksa untuk terbebas dari kasus.
Meskipun demikian, Mahfud mengakui bahwa integritas seseorang atau tingkat kebersihan seseorang berpengaruh pada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan. Sebab, menurutnya, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
“Oh ya, sudah pasti, pasti berpengaruh karena jika seseorang sedang disorot, terutama sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, mereka selalu mencari cara untuk selamat dan kadang-kadang melanggar hukum, etika, dan moral untuk itu,” kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud yakin bahwa pada saatnya, Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memenuhi kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk menjaga keseimbangan seperti political trade off.
“Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk menjaga keseimbangan, untuk political trade off, saya rasa tidak dapat dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya rasa dalam 100 hari pertama kita akan mengetahui lembaga-lembaga yang diperlukan, siapa wamen-wamen yang dibutuhkan dari banyaknya mereka,” ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan bahwa terkadang masalah-masalah hukum, terutama korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling mengancam, saling menyandera, dan sebagainya.
“Misalnya, KPK, itu isu di luar sana yang menjadi rahasia umum bahwa ada seseorang yang sudah menjadi tersangka, tetapi ketika komisioner sudah mengadakan rapat bahwa orang ini harus menjadi tersangka, tetapi tidak terjadi. Saya mendengar dari KPK sendiri dan itu juga pernah diungkapkan secara terbuka oleh KPK, ‘nampaknya bawahan kami ini tidak patuh pada kami’,” ujar Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur tersebut.
