pojokmedan.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan di balik penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terkait dengan rombakan susunan organisasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, yang saat ini terdiri dari Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dua Badan, dan delapan staf ahli.
Dibandingkan dengan susunan sebelumnya, Prabowo telah menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang telah diresmikan oleh Kepala Negara.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi yang menempatkan fungsi perumusan kebijakan lebih tepat di bawah direktorat jenderal daripada badan.
“Kenapa diubah dari badan menjadi dirjen? Menurut MenPan-RB, badan tidak bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, meskipun Pak Febrio (Kepala BKF) telah membuat banyak kebijakan. Oleh karena itu, badan ini diubah menjadi Direktorat Jenderal,” jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Selain itu, Menkeu juga menjelaskan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang memiliki tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Hal ini membuat peran Kementerian Keuangan semakin penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.
“Kita sering menjadi counterpart dari BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, sehingga peran kita semakin krusial dan perlu ditingkatkan menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang oleh staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur,” jelasnya.
Bendahara Negara juga menyampaikan bahwa penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama dalam transformasi digital kementerian dengan fokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.
