pojokmedan.com – JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menolak untuk memberikan komentar mengenai wacana DPR merevisi UU politik melalui Omnibus Law. KPU sebagai penyelenggara pemilu akan tetap tunduk pada konstitusi.
“Oh iya, menurut saya itu merupakan kewenangan dari pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang. Sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mematuhi undang-undang dan tetap taat pada konstitusi,” kata Sudrajat pada Sabtu (9/11/2024).
Sudrajat menegaskan bahwa KPU hanya memiliki kewenangan untuk mengevaluasi proses pemilu setelah semua tahapannya selesai. Oleh karena itu, masih terlalu awal bagi KPU untuk memberikan komentar terkait wacana revisi UU tersebut.
“Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu akan dilakukan setelah seluruh tahapannya selesai, dan kami akan memberikan masukan jika diminta pendapat mengenai revisi atau perubahan undang-undang, termasuk Omnibus Law untuk pemilu yang akan datang,” tambahnya.
Wacana revisi UU politik melalui Omnibus Law sempat dibahas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR. Tito menyatakan bahwa usulan tersebut perlu dipertimbangkan secara mendalam oleh semua pihak.
“Saya sudah membaca usulan dari Bang Doli, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, yaitu Omnibus Law. Ini bisa menjadi salah satu pilihan, namun perlu dibahas bersama antara DPR dan pemerintah,” ungkap Tito pada Kamis (31/10/2024).
Tito juga menyebut bahwa kajian yang lebih mendalam mengenai wacana tersebut akan dilakukan setelah Pilkada Serentak 2024 selesai. “Setelah tahap pilkada selesai, kami akan memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, dan sistem pilkada,” jelasnya.
Sementara itu, delapan UU yang akan direvisi meliputi UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
