pojokmedan.com – Setara Institute menilai bahwa kualitas dan dinamika proses menuju Pilpres dan Pilkada 2024 di Indonesia masih rendah. Penilaian ini didasarkan pada Indeks HAM 2024 yang dikeluarkan oleh Setara Institute. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan bahwa rendahnya kualitas demokrasi saat ini terlihat dari partisipasi pemilih yang tidak mencapai 70%, tidak inklusifnya sarana prasarana pemilu, serta minimnya representasi perempuan di parlemen dan kontestasi kepala daerah.
“Karena itu, skor hak turut serta dalam pemerintahan pada Indeks HAM 2024 mengalami penurunan sebesar 0,1 menjadi 3,1,” kata Halili dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Indeks HAM periode I (2014-2019), tahun 2023, dan tahun 2024, terlihat bahwa skor hak sipil dan politik adalah 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan 2,9 (tahun 2024). Dengan menurunnya skor hak sipil dan politik pada tahun 2024, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat, jurnalis, dan insan akademis. Selain itu, juga penting untuk menjamin ruang civic tanpa adanya intervensi serta memulihkan lingkungan politik yang patuh pada prinsip rule of law dan standar etik demokrasi.
Indeks HAM 2024 merupakan studi yang mengukur kinerja negara sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks ini dibuat dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Terdapat 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik serta 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, dan budaya yang kemudian diturunkan menjadi 50 sub indikator. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7, di mana nilai 1 menunjukkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, sedangkan nilai 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
Penilaian ini juga menggunakan triangulasi sumber dan expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi. Dengan demikian, Indeks HAM 2024 dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.
