Pojokmedan.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan membantu langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang digunakan menggalakkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan lalu pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang disebutkan juga lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, serta pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menghasilkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa jadi terwujud.
“Kita meninjau pemerintah pusat melakukan banyak terobosan yang luar biasa demi ketahanan, juga swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu perkembangan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa jadi terwujud,” papar Yohan, Akhir Pekan (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang tersebut rusak, bahkan sawah yang dimaksud bukan mempunyai irigasi, lantaran keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan belaka meringankan bupati dan juga gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan lalu swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud mampu terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik lalu keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan menjadi tiada berjalan lantaran pelaksanaannya yang dimaksud tak maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, lalu menegaskan pengerjaan dan juga pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal serta bukan ada yang tersebut diselewengkan. Warga juga silakan bergabung mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan ungkapkan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di area mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk merancang juga memelihara irigasi dalam banyak daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat dapat bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah ada selesai, sudah ada rapi, telah pada Mensesneg, mungkin saja 1-2 minggu ini dapat ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah dilakukan menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di area daerah.
