Pojokmedan.com – JAKARTA – Kebijakan Politik juga Kondisi Keuangan Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan lalu tegak lurus dengan spirit masa depan Indonesia di ikhtiar menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024, sudah pernah menunjukkan lalu menempatkan kebijakan strategis dibidang kebijakan pemerintah serta ekonomi nasional. Termasuk di dalam dalamnya ikhtiar besar terhadap komitmen antikorupsi Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadi komitmen eksklusif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio disela Diskusi “Refleksi dan juga Evaluasi Jelang 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, hari terakhir pekan (10/1/2025).
Menurut Bambang yang dimaksud juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, Presiden Prabowo sudah pernah menunjukkan intensitas kebijakan yang dimaksud berpihak terhadap rakyat kecil juga kebijakan untuk memerangi korupsi juga menegakkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi serta Nepotisme.
“Komitmen Presiden Prabowo tidaklah hanya menunjukkan kelasnya pada konstelasi kebijakan pemerintah nasional, tapi juga mendapat perhatian signifikan dari dunia internasional,” kata Bambang.
Bahkan, diberbagai forum internasional, seperti KTT G-7, G-20 dan juga Diskusi APEC, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi dari para Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintan dari berbagai negara.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan otentikisme pemimpin dari Asia khususnya Asia Tenggara. Indonesia adalah negara besar yang digunakan pernah menjadi kiblat Negara-Negara Non-Blok. Presiden Prabowo telah lama menunjukkan untuk dunia internasional bahwa Indonesia di area bawah kepemimpinannya tidak ada bisa saja lagi didikte oleh negara lainnya. Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara lainnya di dalam dunia,” kata Bambang.
Menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih pada 29 Januari 2025 mendatang, Bambang mengingatkan agar para Menteri, para Wakil Menteri, para Kepala Badan serta pejabat setingkat menteri untuk merealisasikan tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya.
