Pojokmedan.com – JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato pada HUT ke-52 PDIP yang digunakan dijalankan di tempat Sekolah Partai, Lenteng Agung, Ibukota Selatan, hari terakhir pekan (10/1/2025). Di awal pidatonya, Mega menyinggung kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digunakan mencabut Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.
Mega mengumumkan HUT ke-52 PDIP terasa spesial. Hal itu sebab pada akhirnya MPR resmi mencabut TAP MPR tersebut. Megawati mengatakan Pencabutan TAP MPR itu menandakan bahwa Soekarno tiada terbukti berkhianat serta mengupayakan pemberontakan G30S/PKI.
“Hari ulang tahun PDI-Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa, sebab pasca berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun sejak 1967 sampai tahun 2024 akhirnya berhadapan dengan kehendal Allah, sebuah kebijakan yang dimaksud luar biasa telah lama dikeluarkan,” kata Megawati.
“Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa tuduhan bung Karno pernah berkhianat mengupayakan pemberontakan G30S/PKI tak terbukti kemudian batal demi hukum,” sambung Megawati.
Megawati menilai bapak Proklamator Indonesia itu tak pernah terbukti terlibat pada pemberontakan pada proses hukum apa pun. Megawati juga menyampaikan bahwa tuduhan itu tak pernah dicabut hingga pada akhirnya Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.
“Lama ya? (TAP MPR akhirnya dicabut), untung keluarga itu sabar,” tutur dia.
Presiden kelima Indonesia itu pun meminta-minta agar kejadian mirip tak lagi terulang. Meski demikian, Megawati menegaskan apabila orang salah maka harus tetap saja salah.
“Jangan kejadian gini lagi, tapi kalau memang sebenarnya salah harus salah. Hal ini namanya politisasi. Saya melawan nama pribadi keluarga Bung Karno serta keluarga besar PDI-Perjuangan mengucapkan terima kasih untuk pimpinan MPR RI periode 2019-2024,” tuturnya.
Megawati mengatakan, Bung Karno tahan banting. “Ketika saya pergi ke Setneg untuk menanyakan Bapak saya ini sebetulnya diapakan toh?” tuturnya.
“Presiden waktu itu di area Istana Bogor, saya nanya lho statusnya apa, enggak ada yang tersebut berani jawab, kami keluarga pada waktu itu tiada tahu status Bung Karno opo. Nah makanya saya bilang, jangan lho orang Indonesia ingin berkuasa melakukan hal-hal itu lagi, nunggu keadilannya aja lama sekali, setengah abad, eh lebih,” pungkasnya.
