Pojokmedan.com – JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) pada menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mempertimbangkan sejumlah hal demi menghindari konflik kepentingan. Hakim MK tidaklah akan menangani perkara dari wilayah asalnya.
Sebagai contoh, apabila hakim MK berasal dari Jawa Tengah (Jateng), maka hakim yang dimaksud tidak ada akan menangani gugatan dengan syarat Pemilihan Kepala Daerah Jateng.
“Kita mempertimbangkan beberapa hal yang tersebut sebisa kemungkinan besar menghindari tak ada yang tersebut namanya benturan atau peluang konflik kepentingan, seperti apa? Misalnya dari daerah, jadi tidak ada akan menangani pilkada yang dimaksud berasal dari area hakim yang digunakan bersangkutan,” kataKepala Biro Humas lalu Protokol MK, Pan Mohamad Faiz terhadap wartawan disitir Hari Sabtu (4/1/2025).
Sidang perdana sengketa hasil pilkada serentak akan dilaksanakan pada 8 Januari 2025. Persidangan nantinya akan dibuka menjadi 3 panel. Jumlah perkara disetiap panel pun akan dibagi secara adil.
“Tentu dengan komposisi total yang mana sejenis supaya proporsional, tiada ada yang mana terlalu kemudian bertumpuk perkaranya,” kata Faiz.
Sementara itu, MK sudah pernah meregistrasi 309 gugatan Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024. Gugatan paling berbagai didaftarkan untuk pemilihan Pimpinan Daerah kemudian Wakil Bupati.
Baca juga: Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold
“Sudah dijalankan registrasi perkara untuk permohonan yang digunakan masuk, jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kalau dirinci itu ada 23 yang mana gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, lalu 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati lalu duta bupati,” sambungnya.
