Pojokmedan.com – JAKARTA – Komisi IV DPR memacu otoritas area (Pemda) untuk bergerak berkontribusi mengupayakan Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kebijakan eksekutif pusat untuk membuka seluas bagi siapa pun yang dimaksud mau berpartisipasi pada inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
“Sebagai wujud nyata kolaborasi bersama, Pemda dapat memanfaatkan dana APBD. Dana yang bersumber dari dana desa juga dapat dioptimalkan membantu kesuksesan acara ini,” kata anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal, Hari Jumat (17/1/2025).
Robert menuturkan, partisipasi terlibat Pemda serta desa pada Inisiatif MBG dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan utama dari acara ini. Rencana MBG sejatinya dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis untuk penduduk yang tersebut membutuhkan, khususnya bagi anak sekolah juga ibu-ibu hamil dengan dukungan penuh dari Pemerintah.
Nilai total anggaran yang dimaksud disediakan pemerintahan dari APBN untuk MBG ini sebesar Rp71 triliun. Dengan dukungan APBD, ditambah alokasi dana desa, maka kemampuan fiskal eksekutif untuk menyokong kelanjutan inisiatif ini terpencil lebih besar besar. Sebab anggaran yang ada, benar-benar dialokasikan untuk menopang apa yang menjadi permintaan utama masyarakat.
“Fokus pada alokasi anggaran untuk keperluan dasar seperti pangan bergizi mempunyai nilai kegunaan yang dimaksud tinggi bagi rakyat dibandingkan pengeluaran untuk keperluan yang tersebut kurang prioritas,” ujarnya.
Politisi senior Fraksi Golkar ini pun sangat yakin, dengan modal pendekatan ini, acara MBG dapat meningkatkan kualitas kondisi tubuh publik lokal juga menciptakan generasi penerus yang tersebut lebih banyak sehat kemudian produktif. Manfaat acara MBG ini pun berjauhan lebih banyak terasa.
Manfaat tersebut, lanjut Robert, antara lain, meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal melalui distribusi makanan bergizi untuk anak-anak asli daerah. Dapat memaksimalkan kemungkinan sumber daya lokal untuk pengadaan material pangan, sehingga turut menyokong perekonomian daerah. Dan menegaskan ada tanggung jawab bersatu antara pemerintahan pusat dan juga daerah.
“Dengan bersama-sama memaksimalkan prospek dan juga dana yang digunakan dimiliki, otoritas dapat menjamin Inisiatif MBG ini berjalan dengan baik lalu memberikan faedah yang mana nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa,” ujarnya.
