Pojokmedan.com – JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti pada waktu menjadi anggota Komnas HAM. Ia mengajukan permohonan Natalius bersikap tegas pada menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.
“Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak mengawasi apa yang dilaksanakan Pak Menteri pada Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang mana sebenarnya sebagai pejuang HAM,”kata Mafirion pada Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di area Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Bicara HAM, Mafirion mengingatkan pada kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, serta 64 mengalami trauma psikologis.
“Kasus Rempang, saya tak mengawasi apa yang dimaksud dijalankan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada manusia nenek umur 64 tahun menjadi terdakwa lantaran didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,”ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, pada waktu ini pelanggaran HAM di tempat area Proyek Vital Nasional (PSN) itu di area antaranya hak untuk berpartisipasi, hak melawan informasi, hak melawan rasa aman, dan juga hak melawan pekerjaan dan juga tempat tinggal yang digunakan layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya sekali memperhatikan urusan perusahaan kemudian penanaman modal sebagai tujuan utama PSN.
Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial kemudian ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh sarana juga instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, juga peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI lalu Polri.
“Saya ingin Pak Menteri melindungi publik Rempang yang mana dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa saja diterima akal sehat?” ujarnya.
Mafirion menegaskan bahwa ia tak memohonkan kebijakan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. “Saya mau Kementerian HAM melindungi penduduk agar tiada menjadi korban semena-semena berhadapan dengan nama PSN,” kata Mafirion.
Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta-minta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk mengawasi secara segera lalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang dimaksud menjadi keresahan masyarakat.
“Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM bagaimanapun juga telah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa penyelenggaraan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk menjadi penderitaan rakyat,” kata Mafirion.
Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, publik harus mendapatkan keuntungan sektor ekonomi sebagai dampak positif berhadapan dengan peluncuran PSN. “Memastikan agar budaya terlestari dan juga kelestarian serta pengamanan terhadap nilai budaya tak boleh digeserkan oleh penampilan perusahaan atau konstruksi yang digunakan berskala besar,” ujarnya.
