Pojokmedan.com – JAKARTA – Para elite kebijakan pemerintah lalu petinggi partai urusan politik diimbau untuk berhenti memperkeruh situasi kemudian kondisi urusan politik nasional yang sudah ada kondusif. Tidak elok dan juga tak bijaksana membenturkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bahwa ada dimensi perbedaan antarelite itu adalah bagian dari dinamika kebijakan pemerintah pada ranah kewajaran pada konteks instrumen hidup nasional. Karena berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio, Rabu (5/2/2025).
Menurut Bambang yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur ini, hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Jokowi telah terjalin sudah ada sejak lama. Keduanya adalah negarawan Indonesia yang mana mendapatkan apresiasi pada kancah nasional kemudian dunia internadional.
Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Kedua pemimpin Indonesia itu adalah dua negarawan yang tersebut menjadi perhatian rakyat internasional dan juga menjadi tokoh nasional yang tersebut menguatkan lalu menyatukan elite-elite urusan politik Indonesia untuk kemajuan Negara, Bangsa lalu Rakyat Indonesia,” kata Bambang.
Karena itu, kata Bambang, sungguh tak elok, tak bijaksana lalu kontra ptoduktif ketika ada segelintir elite urusan politik dan juga mereka yang digunakan mengaku berperan sebagai oposisi melakukan agregasi urusan politik untuk tujuan memperkeruh situasi kemudian kondisi kebijakan pemerintah nasional.
“Kalau toh ada perbedaan, hal itu harus dipahami sebagai hal biasa dan juga wajar. Pasti ada yang mana tiada sejalan dengan Prabowo juga tidak ada sejalan dengan Jokowi, atau keduanya. Bersikaplah dewasa di menghadapi dunia urusan politik nasional. Jangan memaksakan kehendak untuk rakyat juga menafikan etika kemudian nilai. Tetap harus menghargai eksistensi rakyat di keberadaan berbangsa, bernegara kemudian bermasyarakat,” kata Bambang.
Menurut Bambang, sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah lama menunjukkan komitmennya terkait arah kebijakan urusan politik nasional, kebijakan perkembangan nasional kemudian komitmen mensejahterakan rakyat Indonesia.
“Presiden Prabowo tidaklah antikritik kemudian justru sangat terbuka dengan kritik dari berbagai pihak. Tapi, hindari gerakan-gerakan yang tersebut kontra produktif atau tindakan-tindakan destruktif. Kalau ada hal ikhwal yang berbenturan dengan hukum maka selesaikan hambatan itu di dalam ranah hukum,” kata Bambang.
