Pojokmedan.com – JAKARTA – Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Bob Hasan memberikan klarifikasi mengenai revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang dimaksud memberikan kewenangan lembaganya mencopot pejabat negara. Pejabat yang digunakan bisa saja dicopot adalah hasil fit and proper test DPR.
Bob menyampaikan, pada Tatib, DPR cuma melakukan evaluasi berkala terhadap para pejabat negara yang dimaksud telah lama dipilih juga disetujui di dalam rapat paripurna.
“Jadi bukanlah mencopot. Ya pada akhirnya bahwa pejabat yang tersebut berwenang berhadapan dengan evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada tindakan mencopot. Bukan DPR RI yang mencopot,” kata Bob di rapat Baleg di area Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Evaluasi berkala, kata dia, sebagai bentuk tanggung jawab DPR yang digunakan sudah memilih para pejabat negara itu melalui fit and proper test. Dari evaluasi kemudian dihasilkan rekomendasi yang digunakan ditujukan terhadap instansi berwenang.
“Siapa instansi yang dimaksud berwenang yang digunakan tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di tempat MA misalkan Komisi Judisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri,” katanya.
Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) memberikan kewenangan untuk DPR mengganti pejabat negara hasil uji kelayakan juga kepatutan (fit and proper test) yang dimaksud ditetapkan pada Rapat Paripurna.
Lewat revisi tersebut, DPR akan melalukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang digunakan mereka itu pilih. Aturan itu tertuang pada Pasal 228A ayat (2).
“Jadi maknanya adalah kan semua kedudukan, ada beberapa komisioner misalkan, kita enggak usah sebut pejabat, yang tersebut pernah menjadi calon, digodok oleh DPR melalui fit and proper test lalu beberapa tahapan verifikasi, itu dapat diadakan evaluasi secara bertahap,” kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
