Pojokmedan.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda N Kiemas menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Terutama pemangkasan atau pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer.
Hal itu ia komunikasikan pada Rapat Komisi II DPR dengan mitra kerjanya di area ruang rapat Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan PHK massal bagi para tenaga honorer.
“Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara, kan masih sejumlah problem, sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagai tenaga honorer,” kata Giri.
Dia lantas menyinggung acara besar pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimaksud menyebabkan terjadinya efesiensi anggaran. Lalu membayangkan apabila sang anak mendapatkan makan siang pada sekolah tapi orang tuanya justru terkena PHK akibat kebijakan efisiensi ini.
“Begini Pak kita kan pemerintah menginisiasi inisiatif makan gratis bagi anak-anak sekolah, tapi bagaimana apabila orang tua mereka itu terkena PHK, sehingga makan di malam hari pun mereka bingung, kasihan Pak,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Giri lantas melontarkan pertanyaan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, apakah akan berdampak besar untuk sosial ekonomi di tempat Indonesia? Lantas jikalau ada pemotongan anggaran, apa mitigasi yang mana diadakan pemerintah agar para tenaga honorer ini tidaklah kehilangan pekerjaannya?
“Apa strategi yang dimaksud ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang dimaksud belum diangkat menjadi PPPK, serta yang mana terakhir Pak apakah rencana alternatif untuk meyakinkan tenaga honorer tetap saja mendapatkan penghasilan yang layak di tempat berada dalam kebijakan efisiensi,” tutupnya.
