Pojokmedan.com – JAKARTA – Eksponen Aksi Mahasiswa 1998 Yogyakarta Haris Rusly Moti mengingatkan rakyat mengenai adanya kepentingan geopolitik dalam sedang kondisi sosial bernegara.
Dia menilai hal itu sepatutnya untuk diwaspadai dengan oleh semua komponen bangsa tanpa terkecuali. Pasalnya, pengaruh geopolitik nantinya berpotensi melahirkan eskalasi politik.
“Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang tersebut menjadi dasar juga arah pemerintahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi eskalatif,” ujar Haris terhadap wartawan, Kamis (20/2/2025).
Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang digunakan dibangun di area melawan dasar juga arah Pembukaan UUD 1945 itu, yakni kebijakan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara serta Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam pada negeri, efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri kemudian menghindari kebocoran, juga inisiatif proses pengolahan lebih lanjut komoditi.
Haris mengatakan, pada masa lampau, tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor terhadap beberapa jumlah organisasi konvensional, seperti LSM juga ormas. Tujuannya, di rangka mendikte arah kebijakan pemerintah. Namun, beliau mengawasi pada masa kini pola yang disebutkan tampak berbeda apabila dilihat secara komprehensif.
“Saya meninjau pada waktu ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap banyak kebijakan pemerintah untuk membenturkan warga serta mengobarkan kemarahan masyarakat melalui sosial media serta open source,” katanya.
“Akan tetapi, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya bukan pernah memecah belah kemudian membenturkan rakyat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin kemarin, rakyat diaduk aduk melalui influencer lalu buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono,” sambungnya.
