Pojokmedan.com – JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 pada Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menghasilkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini dihadiri oleh serta memang sebenarnya tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang disebutkan bukan mengikat kepala area yang berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan juga mampu semata ke depan instruksi sama mampu diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang tersebut dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP pada Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan serta legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja hanya bergabung menggerakkan massa memacu adanya perubahan, dan juga apabila itu terjadi tempat pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menghurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan juga tidaklah sewenang mengambil inisiatif populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area serta duta kepala area yang dimaksud berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah juga delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di tempat Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang digunakan telah pada perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area kemudian perwakilan kepala area PDI Perjuangan, satu kepala wilayah juga perwakilan kepala wilayah untuk menunda perjalanan yang dimaksud akan mengikuti retreat di area Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang digunakan ditandatangani Megawati tersebut.
