Pojokmedan.com – JAKARTA – Sejumlah anggota DPR membantu konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang mana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk menghindari abrasi, banjir rob kemudian kehancuran biosfer laut yang dimaksud merugikan warga pesisir.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat mengupayakan proyek Giant Sea Wall yang tersebut diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi di menghindari abrasi, banjir rob lalu kecacatan lingkungan. Terutama di tempat kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).
“Saya meninjau ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah di mengatasi ancaman abrasi laut juga banjir rob, khususnya di area wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang sebenarnya bisa jadi menjadi solusi untuk menghurangi dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan di area Jakarta, Hari Senin (3/3/2025).
Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang dimaksud mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, juga keberlanjutan kegiatan ekonomi kemudian sosialnya. Misalnya, konstruksi GSW jangan sampai merusak lingkungan bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.
“Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove serta pemulihan habitat pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek mirip menghadapi kendala teknis dan juga pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang mana paling optimal,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyampaikan proyek GSW punya faedah besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi juga kerusakan sistem ekologi laut.
“Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang benar keperluan yang tersebut mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya dalam wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.
Hanya saja, Fiman mengatakan adanya persoalan utama yang digunakan terkait biaya pembangunannya. Perlu perubahan juga upaya lebih besar kritis untuk memecahkan hambatan finansial. Apalagi pada waktu ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
