Pojokmedan.com – JAKARTA – Sejumlah anggota DPR menggalang konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dimaksud dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk menjaga dari abrasi, banjir rob lalu kerusakan ekosistem laut yang tersebut merugikan warga pesisir.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat menggalang proyek Giant Sea Wall yang digunakan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi di mengurangi abrasi, banjir rob serta kecacatan lingkungan. Terutama di dalam kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).
“Saya mengamati ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah pada mengatasi ancaman abrasi laut serta banjir rob, khususnya pada wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang benar sanggup menjadi solusi untuk menghurangi dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan di area Jakarta, Mulai Pekan (3/3/2025).
Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang digunakan mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, dan juga keberlanjutan perekonomian dan juga sosialnya. Misalnya, konstruksi GSW jangan sampai merusak lingkungan bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.
“Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove lalu pemulihan ekosistem pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek sejenis menghadapi kendala teknis dan juga pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang tersebut paling optimal,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan proyek GSW punya khasiat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi juga kecacatan biosfer laut.
“Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang sebenarnya keinginan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya dalam wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.
Hanya saja, Fiman menyampaikan adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu pembaharuan juga upaya lebih tinggi penting untuk memecahkan hambatan finansial. Apalagi ketika ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
