Pojokmedan.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima delapan konglomerat atau pelaku bisnis besar Indonesia yang miliki latar industri berbeda di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).Sebagaimana diambil dari unggahan media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, tampak Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Delapan konglomerat itu pada antaranya Anthony Salim yang dimaksud mempunyai usaha Salim Group, Sugianto Kusuma merupakan bos Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu pemilik perusahaan Barito Pacific Timber.
Lalu, Boy Thohir yakni Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang dimaksud salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di area Indonesia. Kemudian, pelaku bisnis Franky Oesman Widjaja yang merupakan salah satu pemimpin utama pada Sinar Mas Group.
Selanjutnya, Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, James Riadi pemilik Lippo Group, juga Tomy Winata pemilik Grup Artha Graha.
“Presiden Prabowo Subianto menerima peluncuran delapan entrepreneur besar di tempat Indonesia yang dimaksud miliki latar belakang kegiatan bisnis yang mana berbeda-beda, antara lain Bapak Anthony Salim, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Prajogo Pangestu, Bapak Boy Thohir, Bapak Franky Widjaja, Bapak Dato Sri Tahir, Bapak James Riady, serta Bapak Tomy Winata di tempat Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025,” tulis @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam.
Pada pertemuan itu, Prabowo berdiskusi mengenai perkembangan terkini di dalam Tanah Air serta dunia global, dan juga program-program utama yang tersebut berada dalam dijalankan oleh pemerintah, termasuk inisiatif Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, sektor tekstil, swasembada pangan juga energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Pengembangan Usaha Danantara.
“Dalam suasana diskusi yang tersebut hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi berhadapan dengan dukungan yang digunakan diberikan oleh para pengusaha perusahaan terhadap berbagai kebijakan juga kegiatan pemerintah, khususnya yang tersebut menyangkut kepentingan juga kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
