Pojokmedan.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga segera mengambil tindakan bersatu terkait penyelamatan bidang di negeri. Hal itu menyusul semakin meluasnya prospek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada berbagai sektor lapangan usaha akibat membanjirnya barang-barang impor.
“Ini harus segera ada tindakan dengan secara nasional, tidak ada boleh semata-mata Kementerian Pertambangan sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi juga dicabut kalau tiada pro terhadap industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, kemudian mafia-mafia impor yang digunakan bercokol lama bahkan seperti sudah ada mengakar pada di lokasi ini harus diberantas,” tegas Evita, Selasa (11/3/2025).
Menurut Evita, membanjirnya barang-barang impor ekonomis berdampak mematikan bagi lapangan usaha pada negeri, yang mana terakhir ini sektornya makin meluas bukanlah cuma tekstil tapi juga elektronik, alas kaki, bahkan diduga bisa saja merambah ke otomotif serta lainnya jikalau tidak ada ada tindakan kesegeraan.
“Industri kita ini bukan sedang baik-baik saja. Hal ini harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau bukan salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden mampu intervensi bikin kelompok mengawasi oknum-oknum yang bermain yang mana menganggu lapangan usaha kita ini, apalagi kan bukanlah hanya sekali impor tapi juga diganggu sejenis preman-preman,” kata Evita.
Dari sisi peraturan, Evita dengan tegas mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) untuk segera mencabut Permendag No8/2024 tentang Kebijakan kemudian Pengaturan Impor, dan juga juga mengajukan permohonan Menkeu merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang dinilai terlibat merusak daya saing bidang pada negeri yang mana berdampak pada membanjirnya PHK terakhir ini.
Menurut Evita, dihapusnya aturan pertimbangan teknis (pertek) pada proses impor, awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang, tapi hal itu justru mempermudah masuknya produk-produk impor ke Indonesia serta mematikan bidang di tempat di negeri. Peraturan itu juga memproduksi pelaku bidang usaha sulit membedakan barang impor resmi atau impor illegal.
Begitu juga dengan PMK No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang selama ini oleh pihak Kementerian Industri juga telah memohonkan adanya revisi oleh sebab itu diduga bergabung memproduksi melemahnya lapangan usaha dikarenakan sejumlah komoditas impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang dimaksud diorientasikan untuk lingkungan ekonomi ekspor justru malah membanjiri pangsa pada negeri.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mengupayakan perizinan impor diatur mengenai siapa cuma yang tersebut diperbolehkan, siapa yang tersebut tidak. Silakan Kementerian Manufaktur menghasilkan aturannya teristimewa di kaitan mengempiskan penyelenggaraan produk-produk luar. Evita bahkan merasa aneh, kenapa pasca sekian lama terus disuarakan oleh sektor maupun asosiasi industri, juga rakyat bahkan setelahnya terjadi PHK besar-besaran, Kemendag serta Kemenkeu termasuk Bea Cukai terkesan bukan juga kritis menyikapi permasalahan yang digunakan dihadapi bidang di tempat pada negeri.
“Industri kita membutuhkan keberpihakan segera untuk menghindari kecacatan yang digunakan lebih banyak massif. Terkait oknum Bea Cukai juga mafia impor, selama ini berbagai modus yang digunakan diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri, sehingga diharapkan adanya upaya penegakan hukum yang dimaksud tegas, juga berkelanjutan,” katanya.
“Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan sanggup semata bentuk pasukan investigasi ke lapangan, siapa yang mana bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia telah teriak-teriak eh barang impor terus semata membanjir. Ini adalah kan aneh,” sambung Evita.
