Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir

Pojokmedan.com – JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memohon agar penurunan penerimaan pajak tak didramatisir, oleh sebab itu hal yang disebutkan dapat menciptakan ketakutan yang dimaksud berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang tersebut ditetapkan pada APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

“Jadi saya mohon teman-teman tidak ada mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang sebenarnya laku, tetapi tak bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan sanggup memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang turut terdampak jikalau ekonomi melemah. “Untuk perekonomian juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, lantaran kalau kegiatan ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.

Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak bukanlah sesuatu yang dimaksud perlu dikhawatirkan secara berlebihan, akibat mengikuti pola yang sebanding seperti sebelumnya.

Dua faktor utama yang tersebut menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang tersebut selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, dan juga nikel, mengalami penurunan harga, yang mana berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kedua lantaran Faktor Administrasi Pajak seperti Penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang digunakan mempengaruhi penerimaan pajak karyawan juga Kebijakan relaksasi pembayaran PPN di negeri, yang dimaksud memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.

“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan juga TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% jika dibandingkan dengan periode yang tersebut serupa tahun lalu yang digunakan mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah masih waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan kegelisahan yang tersebut berlebihan.

“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap saja kita waspada tanpa menyebabkan suatu alarm,” tutupnya.