Pojokmedan.com – JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Politik kemudian Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI ) Maulana Taslam mengungkapkan kekhawatirannya jikalau Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) disahkan. Dia menyatakan penolakan keras terhadap RUU TNI yang mana berada dalam dibahas di tempat DPR.
Dia menegaskan jikalau RUU yang dimaksud disahkan, Indonesia akan terjerumus kembali ke di praktik-praktik yang digunakan pernah terjadi pada masa Orde Baru, militer miliki pengaruh yang dimaksud sangat dominan di hidup urusan politik serta pemerintahan. Dia menilai salah satu pasal di RUU TNI yang memperbolehkan anggota TNI terlibat pada struktur pemerintahan sipil dapat menciptakan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
“Seberapa urgensinya sehingga salah satu pasal RUU TNI ini ngotot untuk memperbolehkan anggota TNI masuk di struktur pemerintahan, bagaimana kalau logika berpikirnya dalam balik rakyat sipil atau yang tersebut sedang menjabat di dalam kementerian dan juga lembaga dapat mengisi jabatan strategis pada militer?” tegas Taslam, Akhir Pekan (16/3/2025).
“Kami khawatir, apabila RUU ini disahkan, Indonesia akan kembali ke situasi dalam mana militer miliki peran yang digunakan sangat dominan pada segala aspek keberadaan negara, sejenis seperti yang mana terjadi pada masa Orde Baru,” sambungnya.
PB HMI juga menyoroti beberapa ketentuan pada RUU yang disebutkan yang tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi juga hak asasi manusia yang dimaksud sudah ditegakkan pasca-reformasi. Salah satu hal yang tersebut menjadi sorotan adalah mekanisme pengawasan terhadap kekuatan militer yang tersebut dinilai tak cukup transparan, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam kesempatan tersebut, PB HMI mengundang seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, serta organisasi warga sipil untuk bergandengan tangan menanggapi secara kritis RUU ini. “Kita harus berjuang sama-sama agar Indonesia masih berada di dalam jalur demokrasi yang tersebut sehat kemudian menjauhkan diri dari otoritarianisme yang tersebut sanggup merusak tatanan negara yang mana telah diperjuangkan sejak reformasi,” tegas Taslam.
Mereka juga mendesak DPR untuk lebih besar mengedepankan kepentingan rakyat kemudian melakukan konfirmasi bahwa segala kebijakan yang digunakan diambil bukan mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan juga demokrasi yang dimaksud telah terjadi lama dibangun. PB HMI juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibangun dengan pola otoriter, melainkan negara yang dimaksud menghargai kebebasan individu juga supremasi hukum.
“Jika RUU TNI disahkan, bukanlah hanya sekali masa depan demokrasi yang tersebut terancam, tetapi juga akan mencederai perjuangan panjang kita untuk menegakkan pemerintahan yang digunakan bersih serta berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, banyak politikus dari berbagai partai kebijakan pemerintah juga menyatakan keprihatinan terkait beberapa pasal pada RUU TNI yang digunakan dianggap kontroversial. Proses pembahasan RUU ini pun diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang memanas di area DPR di beberapa minggu mendatang.
