Pojokmedan.com – JAKARTA – Laporan terbaru dari Bloomberg pada hari terakhir pekan (11/4) mengungkap realitas yang mana mengejutkan: beberapa jumlah taipan Indonesia diketahui memindahkan dananya secara besar-besaran ke luar negeri. Fenomena ini menyebabkan keprihatinan mendalam, khususnya di area berada dalam situasi sektor ekonomi nasional yang mana sedang diuji.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, kemudian Peluang Usaha Pariwisata Pimpinan Pusat (MEBP PP) Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menilai para taipan seperti tiada mempunyai tanggung jawab moral terhadap negeri yang selama ini memberi mereka itu berbagai kemudahan juga keuntungan bisnis.
“Para taipan itu seperti vampir yang tersebut menghisap darah rakyat. Ketika sektor ekonomi di tekanan, merek justru berbondong-bondong kabur, memindahkan aset ke luar negeri dengan dalih rasionalitas pasar,” ujar Mukhaer di keterangannya, Hari Sabtu (12/4).
Mukhaer menyoroti bagaimana para konglomerat yang disebutkan mengembangkan narasi ketidakpastian politik, ketidakdisiplinan fiskal, dan juga ketakutan irasional untuk membenarkan pelarian modal ( capital outflow ) ke luar negeri. Bahkan, beberapa pada antaranya diketahui menjabat pada kedudukan strategis urusan politik sekaligus menguasai usaha pada negeri.
“Mereka menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli properti di dalam luar negeri, khususnya di area Dubai kemudian Abu Dhabi, yang menjadi tempat favorit para pelarian modal,” jelas Mukhaer.
“Ini tidak belaka tentang ekonomi, tapi juga menyangkut etika kebangsaan.”
Ia menilai bahwa selama ini para taipan berbagai menikmati privilege dari negara: mulai dari akses eksploitasi sumber daya alam seperti batubara, migas, nikel, hingga sawit juga sektor keuangan. Namun, ketika negeri menghadapi tantangan, merek justru lari dan juga menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Lebih jauh, Mukhaer mempertanyakan, komitmen para pebisnis elite terhadap nasionalisme ekonomi. Ia khawatir nasionalisme belaka menjadi jargon kosong tanpa komitmen nyata pada tindakan dunia usaha yang mana adil serta berpihak pada rakyat.
“Apakah kita sedang menyaksikan dwifungsi oligarki? Atau ini belaka masalah para taipan tidak ada lagi mendapat ‘kue’ dari rezim baru?” kritik Mukhaer.
